PJ. Gubernur Bali Mahendra Jaya Apresiasi Bank BPD Bali

Jakarta, dewatanews.com - Penjabat Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya apresiasi Bank BPD Bali konsisten terapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) dalam area sistem pembayaran yang diberlakukannya. Hal ini disampaikan saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2023, yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, Buda Wage-Klawu (29/11).

Bank BPD Bali memperoleh penghargaan sebagai Peserta Sistem Pembayaran BI (SKNBI dan KPDHN) Terbaik kategori Area Sistem Pembayaran, dalam Award Bank Indonesia pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2023.

Dalam kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir langsung, dalam arahannya mengajak semua lembaga perbankan yang ada di Indonesia untuk turut menjaga stabilitas perekonomian bangsa. "Saya tahu kondisi perekonomian kita senang tidak stabil, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua pihak khususnya lembaga perbankan, kementerian keuangan, pemerintah daerah, OJK, BI, LPS dan pihak swasta yang sudah bekerjasama dengan baik dan konsisten menjaga perputaran perekonomian di Indonesia, sehingga saat ini, Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, meskipun banyak pelaku usaha yang peredaran uangnya semakin kering,” ungkapnya.

Pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2023 ini mengangkat tema "Sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional" diharapkan menjadikan booster dan momentum untuk menjaga terus pertumbuhan fiscal untuk bisa naik dan meningkat, agar menjadi sebuah pergerakan ekonomi nasional sehingga membuka lapangan kerja baru yang dapat menopang ekonomi berkelanjutan.

Ditambahkan Presiden Jokowi bahwa, "Dampak perubahan iklim juga akan terjadi, seperti yang sudah kita rasakan, salah satunya pemanasan global yang mengakibatkan produksi pangan kita menurun, dan ditambah dengan adanya dua puluh dua (22) negara yang membatasi ekspor pangan.”

Hingga saat ini realisasi belanja fiskal daerah masih di angka 64% dan pusat masih berada pada 76%. 

"Saya mengajak seluruh perbankan harus hati-hati dan lebih di dorong lagi kreditnya terutama bagi UMKM. Hati-hati di pangan terutama beras, artinya kita harus optimis terkait ketersediaan pangan dan perputaran ekonomi, namun tetap harus waspada pada perubahan yang super cepat dan bijaksana dalam melangkah. Antisipasi terhadap semua skenario ke depan, cepat merespon, menyelesaikan jika ada masalah, perkuat KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan,” tutup Jokowi.