Rapat Paripurna IV DPRD Jembrana Tetapkan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menjadi Perda

Jembrana, dewatanews.com - Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Jembrana masa persidangan I Tahun 2023/2024 menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi.

Penetapan dalam agenda sidang pendapat akhir Bupati Jembrana terhadap pengambilan keputusan atas Ranperda di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Selasa (31/10). 

Dalam pendapat akhir Bupati Jembrana yang dibacakan Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) menyampaikan, Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melalui berbagai tahapan pembahasan secara maraton. 

"Untuk mencapai tahap ini, tentunya memerlukan dedikasi, integritas dan kerja keras dari segenap anggota DPRD Kabupaten Jembrana serta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Akhirnya pada Rapat Paripurna hari ini, rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah," ujarnya.

Pihaknya pun mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan, Ketua Komisi, Fraksi dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jembrana yang telah bekerja secara maksimal. 

"Dengan lahirnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kita harapkan akan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang harus tetap dilakukan melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah," ungkapnya.

Terakhir, dirinya mengungkapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan mendorong kemudahan Investor terhadap pembangunan Kabupaten Jembrana. 

"Saya meyakini Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan mendukung kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan atau usaha yang berdaya saing, serta memberikan kepastian hukum dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," tutupnya.