Gubernur Koster Tegaskan, Pengendalian Inflasi Dilakukan Melalui Kerjasama dan Sinergitas TPID

Tabanan, dewatanews.com - Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan.

Semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022, merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Bali yang semakin solid, seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antar jajaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, dalam mengawal pengendalian inflasi di Bali.

Demikian disampaikan Gubernur Bali dalam sambutannya pada acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali-Nusra Tahun 2023 dengan tema "Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi Mepada Payu antuk Bhuwana Bali Sentosa" di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan pada Rabu (Buda Pon, Watugunung) tanggal 17 Mei 2023 pagi.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta GNPIP Bali-Nusra di Tabanan yang dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali karena sebagai penghasil padi terbesar di Bali.

"Semoga alam dan budaya Bali yang indah ini dapat memberikan vibrasi positif dan solusi dalam pengendalian inflasi di wilayah Balinusra. Selain itu saya atas nama Pemerintah Provinsi Bali, mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali beserta seluruh Panitia Penyelenggara yang turut andil dalam kegiatan ini, sehingga kehadiran kita pada acara ini menjadi momentum yang tepat untuk dapat senantiasa mewujudkan semangat dan kuatnya komitmen bersama dalam upaya menjaga kestabilan harga dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil," ungkapnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini berharap, koordinasi dan sinergi antar Provinsi, Kab/Kota Balinusra yang telah terjalin baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi.

Lebih lanjut disampaikan Gubernur Koster, berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi Bali pada bulan April 2023 tercatat 0,04 persen (mtm), dengan capaian ini tingkat inflasi tahunan Provinsi Bali sebesar 4.45 persen (yoy). Capaian inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Maret  2023 tercatat sebesar 5,46 persen,  diharapkan pada akhir tahun 2023 inflasi Bali dapat tercapai sesuai target nasional.

"Untuk mencapai target dimaksud diperlukan kerjasama dan sinergitas TPID dengan pihak terkait, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan pasokan yang sejalan dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)," terangnya.

Pengendalian inflasi kedepan dari komponen Volatile Food akan menghadapi beberapa tantangan seperti curah hujan yang tinggi menyebabkan gangguan produksi, kenaikan harga pangan, masih berlanjutnya krisis geopolitik dan dampak lanjutan kenaikan harga BBM non subsidi (Pertamax & Pertamax Turbo), maka diperlukan sinergitas antar stake holders dan melalui pelaksanaan acara GNPIP Bali-Nusra Tahun 2023 ini sejalan dengan Visi Provinsi Bali ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru” target inflasi di Bali dan Nusa Tenggara akhir Tahun 2023  sama-sama dapat tercapai dikisaran 2% sampai dengan 4%.

Disamping itu beberapa strategi yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Bali sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat adalah yang Pertama melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, untuk pemantauan harga pangan utama setiap hari di Provinsi Bali dan Kab/Kota se Bali telah dilakukan melalui Aplikasi SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama Strategis) yang kini telah diperkaya dengan fitur early warning system dan aplikasi PAN Bali yakni aplikasi untuk monitoring arus masuk barang ke Bali dan keluar Bali.

"Kedua, Memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga. Ketiga melakukan operasi pasar/ bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, maupun SPHP untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan Stakeholders dan berkoordinasi/ kerjasama dengan BULOG. Keempat mengoptimalisasikan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah," tambahnya. 

Selanjutnya mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui modernisasi dan efesiensi biaya produksi pertanian, memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum termanfaatkan untuk menanam tanaman pangan cepat panen,  bantuan sarana/prasarana dan subsidi pupuk serta mengembangkan pertanian organik, serta penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran BUMD Pangan Prov/Kab/Kota sebagai aggregator untuk mengurangi rantai pasok dan untuk jangka panjang mengupayakan pembentukan pasar induk.

Pada kesempatan ini dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama Perumda Pangan Bali yang berperan dalam pengendalian inflasi, khususnya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Dalam rangka penguatan peran tersebut, seluruh Perumda di Provinsi Bali berkomitmen bersinergi dengan membentuk Paiketan Perumda Pangan Bali. Peresmian pembentukan Paiketan Perumda Pangan Bali akan dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama terdiri dari Perumda Tribhuwana, Perumda Dharma Santhika, Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, Perumda Kerta Bali Saguna, Perumda Pasar Sewakadarma, Perumda Swatantra, Perumda Pasar Argha Nayottama. 

Tak hanya itu, juga dilaksanakan Soft Launching Pengendalian Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi (PAN) Bali terdiri atas Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Kominfos Provinsi Bali, DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali, DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Bali, DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Bali, DPW Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Bali. Soft launching Pengendalian Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi Bali dilakukan secara simbolis oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dengan menekan klakson.

Hadir pada acara ini, Anggota DPR RI Dapil Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Desty Damayanti, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia.