Jembrana, dewatanews.com - Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 .
Dengan tema Optimalisasi Sektor Unggulan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Insklusif Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Data, kegiatan digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, pada Senin (6/2).
Dibuka langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 itu bertujuan untuk mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta pendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Jembrana. Tujuan akhirnya untuk mewujudkan Jembrana Emas Tahun 2026.
Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Sekda Kabupaten Jembrana, Pimpinan instansi vertikal/OPD di Jembrana, serta Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Jembrana.
Mengawali sambutanya, Bupati I Nengah Tamba mengilustrasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 sebagai gambaran langkah Pemerintah Kabupaten Jembrana Kedepan dalam perencanaan kebutuhan masyarakyat Jembrana ditahun 2024 dengan memprioritaskan sektor Infrastruktur.
“RKPD saya ilustrasikan dalam satu gambaran apa yang dilakukan tahun depan, perencanaanya harus bagus apa kira-kira yang rakyat butuhkan di tahun 2024, bagaimana kita menyusun perencanaan, menganalisa dan bisa mengeksekusi dengan baik. Selain menjalankan 13 program Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Saya ingin ditahun 2024 itu lebih banyak disektor Infrastrukrur,” ucapnya.
Lebih lanjut, kedatangan Presiden RI ke Jembrana 2 Februari lalu memberikan dampak positif kepada Kabupaten jembrana, maka dari itu Bupati asal Desa Kaliakah itu menginginkan dalam RKPD tahun 2024 agar mengoptimalkan kebijakan- kebijakan disektor lain seperti meningkatkan kualitas kesehatan, urusan Adat dan Dinas, kebijakan KK miskin, Stunting serta menyiapkan hal yang tidak terduga atau diluar prediksi ditahun 2024.
“Dampak dari kunjungan Bapak Presiden harus kita optimalkan untuk pemajuan kesejahteraan masyarakat Jembrana, mulai dari sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri, IKM UMKM dan Koperasi, Ekonomi kreatif dan Digital, dan juga Pariwisata harus lebih kita optimalkan sehingga berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat Jembrana, dan saya juga ingin sekali menata pintu masuk jembrana yang ada di barat dan di timur agar betul betul ada kesan memasuki wilayah Kabupaten Jembrana,” ungkapnya.
Melalui konsultasi publik tersebut Bupati Tamba berharap, rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat ditelaah dan dipertajam bersama-sama untuk mengupayakan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana.
“Melalui forum ini saya harap mendapatkan masukan dan saran positif serta konstruktif dari para peserta forum dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, mari kita kompak kerja keras, bekerja lebih giat, setelah Presiden datang kita harus lebih giat dan semangat dalam menjalankan program dengan baik,” tegas Bupati Tamba.
Dilain sisi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan I Made Sudantra mengakatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dilaksanakan untuk mendapatkan masukan penting terhadap Rancangan Awal RKPD yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, sehingga forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana 2024.
“Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sera merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS),” tutupnya.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com