Denpasar, dewatanews.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta menyampaikan rencana aksi daerah tersebut akan menjadi catatan penting mengenai transisi kendaraan listrik di "Pulau Dewata".
"Terdapat target pengurangan emisi karbon sejumlah 41 ribu ton pada 2026, dengan target penggunaan sepeda motor sebanyak 140 ribu unit dan 5.719 unit mobil listrik serta 50 unit bus listrik," katanya.
Ia mengatakan target tersebut dihitung dari target nasional untuk emisi. Berdasarkan perhitungan pihaknya, skema moderat dipilih karena dinilai paling optimal.
Untuk mencapai target tersebut, rencana aksi daerah untuk percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menggunakan lima pilar strategi pokok, yaitu manajemen, infrastruktur, industri, SDM, dan pemasaran komunikasi.
"Lima pilar ini selain membutuhkan kebijakan kuat, strategi pendanaan harus mendorong kolaborasi pemerintah dan pihak swasta termasuk badan usaha pemerintah, di mana sekitar 60 persen dari kebutuhan anggaran akan dilaksanakan antara masyarakat dengan badan usaha," ujarnya.
Dalam rangka mencapai target, Samsi mengakui dibutuhkan dukungan seluruh ekosistem, termasuk keaktifan masyarakat dalam menyadari tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Selama ini, terhitung sejak 2019, sebanyak 1.766 motor listrik telah digunakan masyarakat Bali, dengan kurva yang mengalami peningkatan sejak 2021. Untuk mendukung percepatan menuju Bali nol emisi pada 2045, sejumlah aspek pendukung juga telah disiapkan seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
"SPKLU nanti kita komunikasikan, sekarang sudah banyak terutama G20 kemarin, sudah hampir di tiap daerah ada dengan total 11 titik di luar Denpasar dan di Denpasar ada tiga titik, jadi ada 60 yang sudah disiapkan untuk G20 kemarin," tutupnya.
Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Provinsi Bali Tahun 2022-2026 disusun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan dukungan World Resource Institute Indonesia, dengan melibatkan Kelompok Ahli Gubernur (POKLI), serta mitra pembangunan lainnya.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com