Denpasar, dewatanews.com - Gubernur Bali Wayan Koster, mengajak Kabupaten/kota serta instansi vertikal dan kementerian di Provinsi Bali bersinergi dan berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan serta program pemerintah pusat.
"Sesuai arahan bapak Presiden, agar program pembangunan dilaksanakan segera, agar langsung berdampak pada masyarakat luas, " Tandas Gubernur Koster dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 di lingkup Provinsi Bali bertempat di Gedung Ksirarnawa, UPTD. Taman Budaya Provinsi Bali pada Selasa (13/12) siang.
Penyerahan DIPA dan Buku TKD ini menurut Gubernur Koster, menjadi sangat penting dalam konteksnya dengan tata pemerintahan secara hierarki dan vertikal, alias dalam rangka menjalankan arah kebijakan Presiden RI.
“Lebih cepat (dieksekusi, red). Karenanya Saya minta bupati walikota juga lakukan agar pembangunan lebih cepat dan bisa berdampak ke masyarakat lebih cepat. Berjalannya APBD dilakukan dengan tata kelola yang benar,” kata Gubernur.
Angka ini menurut Pria asal Sembiran, Kabupaten Buleleng ini yang jika ditambah dana untuk Instansi vertikal menjadi total 22 triliunan rupiah termasuk cukup besar untuk wilayah kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlampau besar seperti Bali. “Jadi kalau benar kita mengelola, akan terlihat langsung pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya selalu dengar arahan Presiden, belanja rutin tidak produktif dan efisien dikendalikan dan saya lakukan itu di Provinsi,” tandas Gubernur menyinggung langkah perampingan organisasi perangkat daerah di masa pemerintahannya.
“Hasilnya, Operasional menurun, pemakaian Dokumen digital juga membuat anggaran jadi lebih efisien. semua dilakukan dengan hitungan yang tidak merugikan dan diarahkan kepada belanja produktif yang berdampak pada perekonomian masyarakat,” tambahnya lagi.
Hal tersebut juga sejalan dengan 6 prioritas APBN yang dijabarkan Presiden Joko Widodo untuk tahun 2023 dimana Fokus pertama, APBN digunakan untuk penguatan kualitas SDM, kedua untuk akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial agar data terpadu kesejahteraan sosial dapat diperbaiki melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, fokus untuk pembangunan infrastruktur agar menumbuhkan sentra ekonomi baru termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.Kelima, APBN 2023 digunakan untuk revitalisasi industri agar hilirisasi industri dapat segera terjadi dan Keenam, APBN untuk pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“Khususnya untuk fokus keenam yakni reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.
Presiden disebut Gubernur sangat konsisten tentang Reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Karenanya pengintegrasian instansi vertikal dan pola kolaborasi dan bersinergi menjalankan pembangunan yang ada jadi mutlak dilakukan dalam tata kelola pemerintahan saat ini. “ Dalam konteks tata kelola APBD, ini juga untuk langkah mencegah korupsi langsung maupun tidak langsung. Uang negara agar bisa didedikasikan untuk masyarakat luas. Kita tidak perlu terpengaruh gonjang ganjing politik agar bisa cepat pulih dari pandemi. Bagaimana Bali yang kecil ini bisa dikelola dengan baik. satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Kita ini semua ada dalam satu negara, jadi jangan ada ego sektoral,” tegasnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh dwi Nugroho di awal sambutannya memuji keberhasilan Gubernur Bali bersama jajaran yang telah memastikan perhelatan akbar KTT G20 bisa terselenggara dengan Baik. “ Selamat atas terselenggaranya G20 dengan sukses dan selamat untuk rangkaiannya selama setahun. Saya kira perhelatan di Bali ini yang paling sukses dan gegap gempita selama penyelenggaraannya,” puji Nugroho.
Secara rinci, Nugroho menyebutkan total TKD provinsi Bali untuk tahun 2023 yang dialokasikan adalah sejumlah Rp 10,927 Triliun yang menurun sebanyak 4 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dijelaskan Nugroho merupakan salah satu kebijakan pemerintah dimana pada 2023 sedang dilaksanakan exit strategy dengan melepaskan secara perlahan kebijakan extraordinary yang unsustainable seperti yang diambil pada 2020-2022 selama pandemi covid-19. “ Ini demi untuk menyehatkan kembali APBN kita,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dijabarkan pula Provinsi Bali mendapatkan alokasi sebesar Rp 2,15 triliun, Kabupaten Badung sebesar Rp 706 Miliar, Kabupaten Bangli sebesar Rp 897 Miliar, Kabupaten Buleleng sebesar Rp 1,46 triliun, Kabupaten Gianyar sebesar Rp 949 Miliar, Kabupaten Jembrana sebesar Rp 728 Miliar, Kabupaten Karangasem sebesar Rp 1,05 Triliun, Kabupaten Klungkung sebesar Rp 811 Miliar, Kabupaten Tabanan sebesar Rp 1,12 Triliun dan Kota Denpasar sebesar 1.02 Triliun. Sementara untuk total 380 DIPA di Provinsi Bali total pagu anggaran mencapai Rp 11,329 triliun untuk 345 DIPA Satker Pemerintah pusat dan 35 Satker organisasi pemerintah daerah. “Sehingga total untuk alokasi di Provinsi Bali, totalnya 22,256 triliun rupiah dari total 3.061,2 Triliun rupiah belanja negara nasional,” jelas Nugroho.
Kucuran anggaran negara tersebut menurut nugroho salah satunya adalah demi mendukung tema besar kebijakan fiskal negara di 2023 yakni untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara simbolis, Gubernur Wayan Koster menyerahkan langsung DIPA dan Buku TKD 2023 kepada kepala pemkab/kota dan instansi vertikal yang hadir. Nampak dalam kesempatan tersebut Kapolda Bali Kapolda Bali Irjen. Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T Sutiawarman, Asisten perekonomian dan pembangunan Setda Provinsi Bali Luh Made Wiratni, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, I Nyoman Wiguna, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, Bupati Karangasem I Gede Dana, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Kepala Bappeda Badung Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com