Sekda Suyasa Instruksikan TPID Buleleng Pantau Inflasi Tiap Minggu

Buleleng, dewatanews.com - Sebagai upaya menurunkan angka inflasi di daerah, Sekretaris Daerah Gede Suyasa menginstruksikan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buleleng untuk memantau angka inflasi setiap minggunya.

Tingkat inflasi di Indonesia per Juli 2022 mencapai angka 4,94 persen. Angka ini ditimbulkan dari kenaikan harga beberapa komoditas pangan global, cuaca, tekanan inflasi dari daerah lain, dan produksi. Terkait hal itu, Pemerintah pusat mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara daring dan luring, Kamis (18/08). Rakornas tersebut diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buleleng secara daring dari Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng.

Ketua TPID Buleleng Gede Suyasa usai mengikuti rapat menjelaskan di Buleleng tingkat inflasi per Juli 2022 mencapai 5,3 persen. Yang ditimbulkan dari kenaikan harga pangan hingga sektor pendidikan. Ia memberikan instruksi kepada anggota tim untuk memantau inflasi dan melaporkan perkembangannya setiap minggu. 

"Jadi harus lebih cepat dan intensif pergerakannya. Setiap minggu TPID harus mengevaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil berikutnya," ungkapnya.

Gede Suyasa mengatakan TPID Buleleng juga harus memantau penyebab harga-harga beberapa komoditas seperti daging ayam dan sapi yang masih tinggi dari daerah lain. Sehingga dapat dicari jalan keluarnya termasuk yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten. 

"Harga daging Ayam dan Sapi masih tinggi di Buleleng. Padahal tidak ada hari raya. Ini yang harus dicari penyebabnya. Juga solusi dari perumda terkait apakah harus menyiapkan cold storage untuk stok daging sehingga pasokan lebih besar dari kebutuhan," terangnya yang juga Sekretaris Daerah Buleleng ini.

Disisi lain, TPID Buleleng juga diinstruksikan untuk memetakan daerah-daerah produsen pangan yang hasil panennya masih melimpah. Ini agar hasil panen bisa disalurkan ke daerah-daerah yang pasokannya sedikit. Namun permasalahannya, terkadang petani lebih memilih menjual hasil panen ke luar daerah karena harga belinya lebih mahal. 

"TPID harus bisa mengintervensi pasar sehingga petani tidak menjual hasil produksi pangan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Sementara di daerah sendiri pasokannya kurang sehingga harga jualnya ke masyarakat lebih mahal," katanya.

Sementara itu dalam rakornas, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada tim pengendalian inflasi tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Untuk bersinergi menurunkan angka inflasi seminimal mungkin. Presiden Jokowi mengatakan situasi yang dihadapi saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati tidak boleh bekerja standar. Mikro dan detail lewat angka dan data juga harus dilihat. 

"Saya ingin gubernur dan Walikota/Bupati betul-betul mau bekerjasama dengan tim pengendalian inflasi daerah dan pusat. Tanyakan dimasing-masing daerah apa yang menyebabkan inflasi. Dan harus di cek, daerah mana yang mempunyai produksi melimpah, itu harus disambungkan. Masalah biaya transportasi yang tinggi, bisa menggunakan BTT agar inflasi dapat ditekan," ujar Presiden Jokowi saat membuka Rakornas secara resmi.