Denpasar, dewatanews.com - Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali Gede Ngurah Ambara Putra bersama tim melaksanakan kunjungan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, pada Senin 20 Juni 2022, dan kunjungan tersebut disambut baik oleh Kepala BPS Bali Hanif Yahya bersama tim.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua BMPS Bali Ngurah Ambara mempertanyakan terkait jumlah data penduduk Bali kepada BPS Bali terkait data penduduk miskin.
"Sekaligus untuk mengetahui potret atau gambaran pertumbuhan kwalitas pendidikan di Bali khususnya sekolah swasta," terangnya.
Ngurah Ambara juga mencerita terkait jumlah lulusan SMP. Dimana lulusan SMP jumlahnya diperkirakan sebanyak 66 ribu siswa.
Nah dari 66 ribu lulusan tersebut sekolah negeri menargetkan 45 ribu siswa, dan sisanya lagi 21 ribu siswa kesekolah swasta. Jadi disini dirasakan belum ada keadilan. Karena jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan sekolah negeri.
"Agar ada penyeimbangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kalau bisa kuota di sekolah negeri per rombongan belajar (rombel) bisa disesuikan yakni 36 per rombel," katanya.
Ngurah Ambar juga meyampaikan pertumbuhan penduduk Bali terus mengalami peningkatan. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk tentu seharusnya sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa.
Walau disisi lain pemerintah terus berupaya membangun sekolah negeri. Namun dilihat jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan sesuai yang disampaikan BPS Bali.
"Mustinya sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa kalau disesuaikan dengan jumlah kelulusan di SMP. Jadi intinya sekolah negeri jangan melebih kuota rombel yang sudah ditentukan yakni 36 per rombel," imbuhnya
Sembari mengatakan kunjungan BMPS Bali ke BPS Bali hanya ingin mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk untuk data penduduk miskin.
"Karena dari data tersebut juga bisa mengetahui pertumbuhan kwalitas sekolah swasta. Bahkan dari data itu bisa mengetahui siswa yang memang tergolong miskin," ujarnya.
Sementara Ketua BPS Bali Hanif Yahya menjelaskan bahwa data penduduk miskin ynah diinginkan BMPS Bali sepenuhnya ada di Dinas Sosial Bali.
Apalagi dari BMPS Bali juga banyak bercerita terkait PPDB tentang tidak adanya keseimbangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri yang dimaksud.
Kami dari BPS Bali bisa memberikan data terkait hal itu. Apalagi data yang dibutuhkan BMPS Bali tentang jumlah penduduk miskin penting untuk bisa dipriorotaskan dalam menentukan sekolah.
"Kami siap memfasilitasi, namun data penduduk meskin keseluruhan untuk Bali hanya ada di Dinas Sosial Bali," jelasnya.
Hanif Yahya juga menambahkan selama ini data penduduk miskin di BPS Bali sifatnya hanya sebatas makro, bukan data individu atau data detail.
Kami dari BPS Bali akan mencoba melakukan pertemuan lebih lanjut untuk menditailkan kira-kira BMPS Bali untuk selanjutnya apanyang diperlukaj selain data penduduk miskin.
"Intinya dari BPS Bali siap untuk mensubsidi data penduduk miskin. Kalau itu memang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh BMPS Bali," tambahnya.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com