Dihadapan FKDK – BPDSI, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Besarkan BPD Bali

Badung, dewatanews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster membuka secara resmi Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK – BPDSI) di Ayana Resort – Jimbaran, Bali pada, Kamis (10/3) pagi yang dihadiri langsung oleh Ketua FKDK – BPDSI, Farid Rahman dan Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudarma serta 80 Dewan Komisaris di Indonesia.

Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia mendapatkan apresiasi dari Gubernur Bali, karena telah mengadakan acara Seminar Nasional di Bali sebagai bagian dari pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, pasca pandemi Covid-19.

Gubernur Bali jebolan ITB ini dalam pidatonya mengajak BPD untuk ikut serta menguatkan ekonomi di daerah masing – masing dengan melakukan sinergi yang baik antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki program yang berpihak kepada kepentingan ekonomi kerakyatan di daerah, salah satunya IKM / UMKM.

BPD bisa dinyatakan sehat, apabila pemegang usaha utama memiliki komitmen yang kuat untuk membesarkan BPD itu sendiri. Kemudian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti penempatan Dewan Komisaris juga harus dijabat oleh orang yang berkualitas. Selanjutnya, seorang Direksi berperan melaksanakan tata kelola yang baik dan bertanggungjawab dengan memanfaatkan teknologi, hingga melakukan branding secara progresif.

Mantan Anggota DPR – RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini lebih lanjut menyampaikan upaya Bali di dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid – 19. 

“Belajar dari pandemi yang berlangsung selama 2 tahun ini, Saya sebagai Gubernur Bali mencatat pariwisata sangat rentan terhadap faktor eksternal, seperti bencana alam. Karena itulah, Pemprov Bali menata fundamental dan struktur perekonomian Bali agar menjadi lebih berimbang dan harmonis terhadap sumber daya lokal dan kearifan lokalnya dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan agar Bali berdikari dibidang ekonomi, dikembangkan, dan dibangun berdasarkan nilai – nilai kearifan lokal dan sumber daya lokal yang ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, dan berkelanjutan serta memiliki daya saing,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini seraya mengatakan ada 6 sektor unggulan dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali yaitu: 1) Sektor Pertanian dalam arti luas dengan Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri; 4) Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata Berbasis Budaya dan Berorientasi pada Kualitas. 

Dalam implementasinya di sektor kelautan, Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini telah memberlakukan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali. 

“Karena Bali memiliki kualitas garam yang luar biasa sampai mendunia, tidak saja untuk dikonsumsi, namun dimanfaatkan untuk kesehatan. Tapi oleh mafia impor, garam tradisional dikalahkan oleh garam impor, sekarang Saya lawan dengan kebijakan yang pro terhadap petani garam tradisional lokal Bali. Ini harus diluruskan, sebagai negara maritim, impor garam itu kebangetan. Harusnya Kita menjadi industri garam terbesar di dunia. Kalau sampai Kita ngimpor garam, dimana muka Kita ini sebagai bangsa. Ternyata usut punya usut ada Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beriodium. Masak disini ada garam tidak boleh masuk pasar modern, tapi barang impor boleh masuk, gara – gara ada syarat yodium. Saya telah bicara dengan Pemerintah Pusat untuk melaporkan Keppres tersebut,” tegasnya.

Pada sektor IKM dan UMKM, Gubernur Wayan Koster dihadapan Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia pula menyatakan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali. 

“Setiap hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Pemerintah Daerah semua pegawai pemerintahan di Bali, Guru, Murid, hingga Pegawai Swasta setiap memakai Busana Adat Bali. Begitu juga, setiap hari Selasa memakai busana dari Kain Tenun Endek Bali,” katanya sembari mengatakan dengan menggunakan Busana Adat Bali, tidak hanya identitas budaya yang tampil, tapi ekonomi kreatif yang dilakukan oleh perajin dan penenun Kain Tradisional Lokal Bali semakin berkembang di Desa, termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan dikeluarkannya SE Nomor 4 Tahun 2021.

Diakhir piadatonya, Gubernur Bali, Wayan Koster mengajak seluruh peserta seminar dan Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia untuk mengunjungi Pameran IKM Bali Bangkit yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Bali di sedang berlangsung di Taman Budaya Art Centre Denpasar.

Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudarma dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Bali telah membuat peta jalan Ekonomi Kerthi Bali dengan 6 sektor unggulan diantaranya; 1) Sektor Pertanian dalam arti luas dengan Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri; 4) Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata Berbasis Budaya dan Berorientasi pada Kualitas.

Untuk sektor UMKM, Sudarma mengungkapkan jika BPD Bali sendiri sampai Desember 2021 porsi pembiayaan terhadap UMKM mencapai 45 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dimana Perbankan diharapkan pada tahun 2024 porsi pembiayaan pada UMKM mencapai 30 persen.

"Namun BPD Bali sendiri sampai Desember 2021 porsi pembiayaan terhadap UMKM mencapai 45 persen. Tidak hanya program pembiayaan, pihaknya juga akan terus meningkatkan pendampingan kepada UMKM karena ekosistem harus dibangun dan disinergikan ke digital. Mari bersama-sama membangun UMKM agar menjadi sektor unggulan yang bisa dikembangkan dan di kolaborasikan bersama-sama," ungkapnya.

Ia menambhkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus pada UMKM  bersama Ekonomi Kreatif dan pengembangan termasuk melakukan transaksi secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Kalau ada UMKM yang membutuhkan kredit usaha rakyat (KUR), OJK saat ini telah mengembangkan flat form kurbali.com untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses sumber pembiayaan melalui KUR," jelasnya.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Farid Rahman dalam sambutannya mengatakan jika seminar dan rapat kerja nasional ini akan dihadiri kurang lebih 80 Dewan Komisaris. Adapun topik yang menjadi fokus dari kegiatan ini ialah Recovery Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan BPD.

"Seperti diketahui, pandemi ini sangat memukul sektor pariwisata. Kita saat ini masih menunggu agar WHO menjadikan pandemi ini sebagai endemi," harapnya. 

Farid mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat.

"Saat ini sumbangan PDB dari sektor pariwisata hanya 4 persen dan Pak Menteri Sandiaga Uno menginginkan ini kedepannya menjadi 10 persen dan tentu Bali menjadi salah satu daerah yang betul-betul bisa menunjang," terangnya.