Wagub Cok Ace Tawarkan Kebijakan Berbasis Risiko untuk Selamatkan Perekonomian Bali

 

Denpasar, dewatanews.com - Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menawarkan penerapan kebijakan berbasis risiko untuk menyelamatkan perekonomian Bali yang terpuruk hingga titik nadir akibat berlarut-larutnya pandemi Covid-19. Tawaran itu disampaikannya saat berbicara pada webinar Nirwana TV yang mengangkat tema ‘Nafas Panjang Pengusaha Bali Hadapi Pandemi’, Kamis (26/8). 

 

Webinar berlangsung dengan pola hybrid, offline dan online melalui aplikasi zoom meeting. Wagub Cok Ace dan pembicara dari Bali hadir secara offline di Kantor BPR Lestari, Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno mengikuti secara online dari Jakarta. Sedangkan, peserta webinar mengikuti kegiatan secara online dari kedudukan masing-masing.

Bicara tentang situasi yang dihadapi pengusaha Bali yang sebagian besar bergerak di sektor pariwisata, Wagub Cok Ace menyampaikan bahwa saat ini mereka rata-rata sudah babak belur. Beberapa kali, imbuh Cok Ace, para pengusaha pariwisata salah stragegi karena mendapat angin segar tentang rencana pembukaan pariwisata.

 

“Pertama di bulan Juli 2019, Bali mulai dibuka untuk wisatawan domestik. Untuk menyambut itu, pengusaha mulai berbenah, bahkan ada yang sampai meminjam uang. Saat itu pariwisata mulai menggeliat sehingga pengusaha makin bergairah menyambut kedatangan wisatawan yang diprediksi ramai di bulan Desember. Bahkan, mereka kembali menambah pinjaman  untuk membenahi tempat yang mereka kelola. Lalu yang terjadi kemudian, ada kebijakan pengetatan pintu masuk di akhir tahun dengan pemberlakuan syarat Swab PCR,” urainya. 

 

Selanjutnya, vaksinasi yang gencar dilaksanakan di Pulau Dewata kembali membangkitkan harapan para pengusaha. Namun harapan itu kembali terhempas karena dinamika Covid-19 yang tak bisa diprediksi hingga pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia memahami, dinamika Covid-19 dan perekonomian adalah dua hal yang saling berkaitan. 

 

“Keduanya saling berkolerasi, ketika ekonomi dibuka, kasus Covid-19 cenderung naik. Sebaliknya, ketika Covid-19 bisa dikendalikan melalui kebijakan pembatasan aktivitas, ekonomi nyungsep. Hukum sebab akibatnya seperti itu, tak bisa putus satu sama lain,” ujarnya. 

 

Wagub Cok Ace menambahkan, jika dianalisa lebih jauh, keterpurukan ekonomi juga bisa berdampak pada meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19. 

 

“Ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, otomatis imun mereka akan turun karena kurangnya asupan gizi. Faktor ini tak bisa diabaikan karena sangat berkaitan,” imbuhnya. 

 

Menyikapi hal tersebut, Guru Besar ISI Denpasar ini menawarkan penerapan kebijakan berbasis risiko. Yang dimaksudnya adalah, kebijakan dikeluarkan melalui kajian risiko kesehatan dan ekonomi tiap sektor.

 

“Contohnya bidang pendidikan, kalau murid di sekolahkan risiko kesehatannya tinggi, sedangkan dengan pola sekolah daring, dampak ekonominya kecil. Jadi kesimpulannya belajar dari rumah. Sebaliknya, tempat usaha seperti restoran, kalau tutup dampak ekonominya sangat besar karena banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi, pilihannya dibuka dengan pengaturan jumlah pengunjung dan penerapan prokes yang ketat,” paparnya. 

 

Disebutkan olehnya, pola itu merupakan upaya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Wagub Cok Ace juga mengharapkan pemerintah pusat memberi kepastian tentang pembukaan Bali. 

 

“Kami sudah mengusulkan beberapa alternatif untuk pembukaan border internasional seperti travel bubble dan essential travel. Mohon usulan itu  dipertimbangkan,” ujarnya kepada Menparekraf Sandiaga Uno yang terhubung secara online.

 
Menjawab harapan pelaku usaha di Bali, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap upaya pemulihan ekonomi Bali. Bahkan, pemerintah sempat melaksanakan pra kondisi untuk pembukaan Bali dengan menggenjot program vaksinasi dan menetapkan tiga zona hijau yaitu Sanur,Ubud dan Nusa Dua. Namun dinamika pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengerem laju penyebaran penyakit ini. Ia memastikan, pemerintah terus memikirkan upaya pemulihan Bali.

 

“Terlebih tahun depan Bali akan menjadi tuan rumah pertemuan G20. Kita berharap dua bulan sebelum itu kita bisa melakukan kick off pembukaan pariwisata Bali,” pungkasnya.