Waspadai Potensi Masalah Sosial Akibat Pandemi Covid-19

 

Oleh Ni Nengah Karuniati

Denpasar, dewatanews.com - Pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Setiap harinya ada saja kasus Covid-19 yang muncul. Meski jumlah pasien yang sembuh meningkat, kematian akibat virus corona juga masih terjadi. Pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan untuk penanganan pandemi dan mengupayakan langkah berimbang antara sektor kesehatan dan ekonomi.

Tingginya potensi penyebaran dan penularan Covid-19 ini, tentu saja menimbulkan kegelisahan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi logis karena Covid-19 ini berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia. Akibat pandemi ini, kehidupan manusia kian tidak menentu dan dampaknya sangat luar biasa dan multisektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas lainnya di masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sejumlah negara di dunia menerapkan adanya pembatasan sosial (physical distancing) dan menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar-manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan orang banyak.

Belum berakhirnya pandemi Covid-19 ini, tentu saja berdampak sangat fatal bagi Bali. Terlebih sebagai daerah tujuan wisata mancanegara ini, Bali sangat tergantung dengan sektor pariwisata yang kontribusinya lebih dari 50 persen. Saat pandemi ini, pariwisata langsung terpuruk dan perekonomian Bali pun mengalami kontraksi yang dalam. 

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Trisno Nugroho, seperti dilansir dari situs berita cnbcindonesia.com menjelaskan, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian di Bali mencapai 56 persen, adanya pembatasan karena pandemi Covid-19 berdampak keras terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 minus 2,05% yoy, sementara di Bali minus 9,31% yoy, paling tertekan di tahun kemarin. Kunjungan wisatawan turun drastis. Hingga kuartal pertama tahun ini turun 99% hanya 348 ribu wisatawan dibandingkan kuartal pertama tahun sebelumnya 1,21 juta orang yang berkunjung ke Bali.

Belum terhitung dengan pasti angka pengangguran di Bali akibat jumlah pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan akibat ambruknya sektor pariwisata. Mereka yang dirumahkan dan diliburkan itu, belum tentu mendapatkan gaji dari perusahaan untuk bertahan hidup. Tingginya angka pengangguran ini, berpotensi menjadi bencana demografi. Banyak para pekerja yang dirumahkan itu harus bertahan dengan sisa penghasilan dan uang simpanan yang mereka miliki. Kegelisahan pun berlipat ganda karena tuntutan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tak bisa dihindari.
 

Permasalahan yang dihadapi di masyarakat khususnya kelas bawah sangat terkait dengan ”urusan perut”. Lambannya proses pendataan dan pendistribusian bantuan pada akhirnya akan mengarah pada meningkatnya frustrasi khususnya di kalangan masyarakat yang tergolong miskin dan rentan miskin. Masalah makin tajam jika dalam proses distribusi bantuan tersebut terjadi ketidakadilan.
 

Dalam ketidakpastian tersebut, ada sedikit kabar yang mungkin bisa melegakan kalangan pelaku yang bergerak di sektor pariwisata. Seperti dilansir dari bali.tribunnews.com, pariwisata di Bali rencananya akan dibuka pada Juli mendatang. Pemerintah akan menerapkan beberapa skema terkait kedatangan wisatawan mancanegara, salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan PCR untuk wisatawan yang berkunjung ke Bali. Setelah hasilnya menunjukkan bebas dari Covid-19, wisatawan-wisatawan tersebut diperbolehkan keluar dan berwisata di Bali.
 

Terkait dengan hal itu, seperti dilansir dari situs berita sonora.id., Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan bahwa hal tersebutlah yang akan menjadi tantangan untuk ke depannya. Di satu sisi kepentingan untuk memulihkan ekonomi Bali sangat mendesak, di sisi lain Covid-19 masih terjadi, di Bali masih bisa kita turunkan terus dengan menggunakan indikator. 

 

Maka ini sebenarnya telah menjadi modal untuk menyakinkan dunia luar bahwa pengendalian Covid-19 di Bali ini membaik. Di samping itu, kegiatan vaksinasi Covid-19 yang memang cakupannya cukup tinggi di seluruh Indonesia akan lebih diperluas lagi sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Bali. Hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
 

Di tengah pandemi Covid-19 ini, kita berharap pemerintah harus fokus dan memprioritaskan kesejahteraan sosial masyarakat. Artinya, pemerintah harus memberikan jaminan terkait kesehatan, rasa aman-nyaman, serta kualitas hidup yang baik. Dengan demikian, saat masyarakat dihadapkan pada pandemi Covid-19 ini, mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya.
 

Jika pemerintah tidak fokus dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, dikhawatirkan akan memicu munculnya masalah sosial yang masif di masyarakat. Tindakan kriminal akibat pandemi Covid-19 ini sudah marak diberitakan di media massa. Tragisnya, terjadinya tindakan kriminal tersebut dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
 

Kita akui pemerintah sudah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat tersebut. Di bidang kesehatan, pemerintah juga sedang melakukan reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, bencana, pangan, dan lain-lain, untuk merespon wabah pandemi. Di samping itu, di bidang perlindungan sosial pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dan membangun jaring pengaman sosial pada penduduk miskin dan rentan.
 

Guna mengatasi masalah sosial khususnya di masa pandemi ini, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah seperti bantuan dan jaringan pengaman sosial, bantuan sosial, bantuan sosial tunai, meningkatkan anggaran bansos, program padat karya dan lainnya.
Di samping rentan menimbulkan masalah sosial, pandemi Covid-19 ini juga membangkitkan rasa solidaritas dan gotong royong, rasa kemanusiaan dan persaudaraan di masyarakat. *

*Penulis adalah Dosen di Stispol Wira Bhakti Denpasar