Penduduk Wajib Ber KTP, Bupati Buleleng Instruksikan Camat Hingga Perbekel Turun Langsung

 

Buleleng, dewatanews.com - Guna mencapai target nasional 100 persen penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tahun 2021 dan target 95% penduduk berakta kelahiran. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana menginstruksikan langsung kepada para camat se-Kabupaten Buleleng hingga kepala desa atau perbekel untuk turun langsung memerintahkan penduduk wajib KTP.

“Saya sebagai Bupati Buleleng,  memerintahkan kepada para camat se- Kabupaten Buleleng agar segera membuat instruksi camat kepada seluruh kepala desa untuk memerintahkan penduduk wajib KTP,” katanya.

Demikian terungkap dalam sambutan Bupati Buleleng yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd pada Rapat Koordinasi Optimilasasi Pencapaian Target Nasional Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang diadakan oleh Disdukcapil Buleleng di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Jumat (4/6).

Agus Suradnyana juga menekankan terhadap Data Base yang digunakan adalah bersumber dari Disdukcapil Buleleng guna mengecek sejauh mana progres target penduduk ber KTP tersebut.  “Selain mengecek progres Adminduk, setiap bulannya juga  para Camat dan Perbekel melaporkan progres tersebut secara kontinyu melalui  Asisten I Setda Kab. Buleleng,” tuturnya.                                 

Selain itu, bagi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian anggota keluarganya yang telah meninggal agar segera mengurus akta – aktanya ke Disdukcapil Buleleng melalui layanan online, perjanjian kerjasama atau permohonan massal bagi desa/kelurahan yang belum melakukan Pks. “Mohon para camat dapat menggugah aparaturnya dan para kepala desa/lurah nya masing-masing agar setiap saat pada kegiatan apapun yang dihadiri, selalu ikut mensosialisasikan instruksi tersebut,” jelas Agus Suradnyana.

Demikian juga disampaiakan Sekda Suyasa, bahwasannya dalam Rakor yang diselenggarakan oleh Disdukcapil dengan FKPD dan termasuk juga termasuk MDA  ini agar sama-sama mendorong masyarakat untuk tertib administrsai kependudukan dan kepada masyarakat belum memiliki KTP agar segera memenuhi perekam KTP elektronik.

“Ini penting, karena database kependudukan menjadi salah satu dari bagian penting sasaran program pembangunan. Mengingat pembangunan arahnya kepada masyarakat, atau penduduk dan kalau database nya kuat tentu sasarannya akan lebih tepat,” ungkap Suyasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Disdukcapil Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni mengimbau Kepada masyarakat Kabupaten Buleleng yang sudah cukup umur, atau sudah menikah, dan belum memiliki KTP elektronik, segera datang ke kecamatan masing-masing atau di layanan jemput bola Disdukcapil guna melaksanakan perekaman KTP elektronik. Baik itu melalui program Simelik (siap melayani identitas kependudukan dan pencatatan sipil) dan Sidakep (siap datang ke rumah penduduk).

“Ada juga pelayanan prioritas kepada masyarakat yang sudah datang ke Disdukcapil dengan kondisi sakit, cacat, lansia, hamil, membawa batita. Akan dilayani secara offline dan dokumen langsung jadi. Pelayanan offline tersebut sudah tentu juga dilaksnakan dengan menerapkan prokes COVID-19,” imbuhnya.

Melalui Ketua Majelis Desa Adat Buleleng, Dewa Putu Budarsa juga sangat mendukung instruksi Bupati Buleleng tersebut dan siap mensukseskan program pemerintah apalagi kalau bersifat nasional. “Dukungan tersebut dalam hal melakukan pertemuan-pertemuan, himbauan-himbaunan dengan majelis-majelis alit di kecamatan, yang akan diteruskan ke desa adat. Utamanya agar semua masyarakat punya KTP, Akte Kelahiran, Akte perkawinan yang juga krusial,” pungkasnya.