Pemprov Bali Gelar Webinar Memaknai dan Mengkontekstualisasi Trisakti Bung Karno

 

Denpasar, dewatanews.com -  Sebagai provinsi pertama yang menyelenggarakan Bulan Bung Karno di Indonesia, dengan hadirnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. Membuat Pemprov Bali menggelar acara Webinar Bulan Bung Karno III tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, daring dan luring dari Gedung Gajah, Jayasabha, Minggu (6/6) pagi.
 
Gubernur Bali, Wayan Koster yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra secara resmi membuka kegiatan webinar yang bertema 'Memaknai dan Mengkontekstualisasi Trisakti Bung Karno'.
 
“Setelah Bulan Bung Karno ke-3 dibuka secara resmi di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya pada tanggal 1 Juni yang lalu, maka tepat hari ini tanggal 6 Juni, yang juga merupakan hari kelahiran bapak proklamator atau founding father kita, kita melaksanakan Webinar Bung Karno sebagai upaya untuk menggali kembali ajaran-ajaran beliau,” demikian sambutan Gubernur Bali yang pada kesempatan tersebut dibacakan oleh Sekda Dewa Indra.
 
Bulan Bung Karno ke-3 yang mengambil tema ‘Wana Kerthi Taru Prana Bhuwana' atau ‘Kita atau Pohon sebagai Nafas Bumi', lebih lanjut Gubernur Koster menekankan kembali akan pentingnya ajaran Bung Karno yaitu Tri Sakti Bung Karno dalam menjalankan kehidupan berbangsa.  
 
“Buah pikiran beliau yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan ini senafas dengan visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Bulan Bung Karno, berusaha mensinergikan antara ajaran Bung Karno dan filosofi lokal masyarakat Bali yang berada dalam satu nafas perjuangan untuk menginspirasi kehidupan kita bersama,” jelasnya dalam acara yang  menghadirkan narasumber, seperti pakar politik Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S, pakar ekonomi Dr. I Gede Made Sadguna dan pakar budaya Prof Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Kar, M.Hum serta dihadiri juga oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, tokoh, adat, tokoh masyarakat, dari sektor pendidikan institusi, pelajar hingga masyarakat umum.  
 
Lebih dari itu, Gubernur yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Bali ini, menekankan rasa apresiasi dan hormat kepada Bapak Bangsa tersebut tidak cukup hanya melalui seremonial semata. “Lebih penting dari itu, memahami ajaran beliau, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, bersama-sama dengan masyarakat dan bangsa,” tegasnya seraya mengajak masyarakat untuk kembali menguatkan ajaran penting Bung Karno seperti gotong royong, kebersamaan dalam membangun ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM/IKM/Industri Kreatif, serta melestarikan budaya dan juga menguatkan kearifan lokal hingga memupuk kecintaan masyarakat Bali terhadap NKRI. 

 

 Sebagai komitmen untuk menwujudkan ajaran Tri Sakti Bung Karno, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, yang kemudian di saat yang sama Bupati/Walikota juga telah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Bulan Bung Karno. Maka pada bulan Juni ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno.  
 
“Tentu saja Saya harapkan ini bukan hanya peringatan semata. Melalui Bulan Bung Karno, Saya harap semua elemen masyarakat hingga ke tingkat desa terus menginternalisasikan dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan ajaran-ajaran Bung Karno secara nyata sesuai dengan kearifan loka Sat Kerthi, sesuai dengan budaya Bali untuk memperkuat, memperkokoh jati diri integritas serta ketahanan adat dan budaya Bali,” jelas Sekda Bali, Dewa Made Indra.
 
Selain itu, pelaksanaan webinar kali ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi Pemprov Bali dan semua pihak dalam menghadapi ideologi/pandangan serta berbagai tindakan transnasional yang bisa menggangu dan mengancam adat serta budaya Bali hingga memecah persatuan dan kesatuan bangsa.  
 
“Mari kita terus perkuat gotong royong, terus memperkuat kebersamaan untuk bahu membahu sekuat tenaga dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Mari bersama-sama memikul tanggung jawab untuk melestarikan adat dan budaya Bali yang adi luhung serta bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tandasnya.
 
Pada kesempatan itu, dari segi berdaulat secara politik, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S selaku pakar politik menekankan pentingnya keputusan politik yang independen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sementara dari segi berdikari secara ekonomi, I Gede Made Sadguna memandang perlu dijalankan sistem perekonomian adat Bali sebagai wujud nyata dari Tri Sakti Bung Karno di bidang ekonomi. Sedangkan dari segi berkepribadian dalam kebudayaan, I Gede Arya Sugiartha berpendapat kepribadian bangsa Indonesia, khususnya Bali tidak boleh tergerus oleh pandangan atau ideologi luar, sehingga bisa terus mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal, adat dan budaya Bali.