RI - Prancis Dukung Kesehatan Laut dengan Rehabilitasi Wilayah Pesisir

 

Jakarta, dewatanews.com - Pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama pemerintah Prancis mendukung langkah penanganan kesehatan laut dengan cara merehabilitasi wilayah pesisir di berbagai daerah.

"Kita sangat concern (peduli) soal ocean health, juga soal pesisir, kita rehabilitasi dengan menanam mangrove, itu menjadi target kita," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat pertemuan dengan Duta Besar Prancis Olivier Chambard di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (19/5).

Menurut Trenggono, selain mengedepankan kesehatan laut, pihaknya mengungkapkan bahwa ekonomi bisa maju bersamaan dengan mempertahankan kesehatan laut.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya berkomitmen membangun sektor kelautan dan perikanan dengan mengimplementasikan ekonomi biru. Dengan demikian, lanjutnya, sisi keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan menjadi fokusnya dalam membangun sektor ini.

"Saya yakin kesehatan laut itu tanggung jawab semua di dunia," ujar Trenggono.

Duta Besar Prancis Olivier Chambard mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KKP dan menyampaikan bahwa Prancis pun ingin berkontribusi dalam menyelamatkan wilayah pesisir bersamaan dengan peningkatan perekonomian masyarakat dan mengurangi efek rumah kaca.

Selain berdiskusi tentang kesehatan laut, dalam pertemuan ini Menteri Trenggono menyampaikan usulan untuk memperkuat kerja sama dengan Prancis dalam sektor kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu pembangunan eco-fishing port, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional, pengembangan shrimp estate, real time sea use monitoring system untuk manajemen ruang laut, hingga dana hibah untuk riset.

Sebagai informasi, pada tahun 2017 Indonesia dan Prancis telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dalam rangka kerja sama kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan IUU Fishing, promosi investasi pengolahan produk perikanan, perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia, hingga pertukaran informasi dan teknologi.

Selain itu, MoU tentang Kerja Sama Riset Kelautan dan Perikanan antara BRSDM KKP dan IRD (Research Institute for Development) Prancis telah dijalin pada tahun 2019 sebagai perjanjian turunan dari LoI tersebut.

Menteri Trenggono berharap kerja sama riset dan pembangunan kapasitas serta transfer teknologi yang telah dijalin oleh Indonesia dan Prancis dapat terus ditingkatkan oleh kedua belah pihak.

Selain membahas kerja sama yang ingin dijalin antara KKP dan Prancis, Duta Besar Prancis pun mengungkapkan rencana Menteri Kelautan Prancis, Annick Girardin untuk mengunjungi Indonesia, salah satunya untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka penguatan kerja sama kelautan dan perikanan. Bentuk-bentuk kegiatan kerja sama kelautan dan perikanan yang akan dijalin oleh Indonesia dan Prancis diharapkan dapat disepakati pada pertemuan kedua menteri tersebut.