Denpasar, dewatanews.com - Kehadiran para pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bali bersama 9 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bali, pada Senin (8/3) adalah untuk melaporkan prihal tentang pelaksanaan
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatra Utara baru-baru ini dirasakan pelaksana kongresnya abal abal.
"Kehadiran kami di Kanwil Kemenkumham diterima langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Suprapto," ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Wayan Adnyana didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Partai Demokrat Bali Ketut Ridet.
Dikatakan, laporan yang disampaikan terkait adanya pelaksanaan KLB abal abal di Sumut, dan juga menyampaikan legalitas kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan menyertakan SK Kemenkumham tentang pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V.
"Disampaikan pula SK DPP Partai Demokrat tentang susunan pengurus pleno DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025, SK kepengurusan DPD Partai Demokrat Bali dan SK DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali," terangnya.
Lanjutnya, tujuan kehadiran para DPD Partai Demokrat Provinsi Bali bersama 9 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali untuk menyatakan kekompakan setia mendukung kepengurusan sesuai AD/ART dengan Ketua Umum AHY.
"DPD Demokrat Bali dan DPC Demokrat se-Bali juga mengklarifikasi klaim inisiator KLB Demokrat Sumut Jhoni Allen Marbun yang sebelumnya secara sepihak menyebutkan dari 9 DPC Demokrat di Bali ada tujuh DPC yang hadir di KLB Sumut," imbuhnya.
Sembari menambahkan bahwa 7 DPC Demokrat hadir di KLB Sumut itu bohong. Saat KLB, kami semua DPD dan 9 DPC hadir di Rakorda DPD Demokrat Bali
"Bahkan Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta tidak ikut hadir di Kanwil Kemenkumham Bali karena sedang berada di Jakarta bersama AHY ikut hadir silaturahmi di Kantor Kemenkumham saat itu," tambahnya.
Dijelaskan juga tidak ada satupun syarat yang sah dalam KLB Demokrat ilegal di Sumut. Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB hanya bisa digelar jika atas permintaan Majelis Tinggi. Swlain itu, harus ada usulan minimal sebanyak 2/3 DPD se-Indonesia dan minimal 1/2 dari DPC se-Indonesia bisa hadir.
"KLB juga tidak bisa sembarangan digelar. KLB bisa digelar jika salah satu tujuannya penyempurnaan AD/ART atau hal lain yang urgent. Jadi sesuai AD/ART, tidak ada satupun yang membenarkan KLB di Sumut," jelasnya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Suprapto mengapresiasi aspirasi yang disampaikan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di Bali.
"Apa yang disampaikan hari ini pada intinya DPD dan DPC Demokrat di Bali tidak pernah hadir di KLB Sumutt, tidak pernah mengutus mandat hadir di KLB Sumut. Saat KLB berlangsung di Sumut, DPD dan DPC Bali menghadiri Rakorda.
"Jadi semua itu bukan alibi tapi realita yang dilaporkan. Mereka juga tegaskan pengurus di Bali tetap setia dukung AHY," ucapnya.
Pihaknya pun berjanji segara melaporkan fakta-fakta yang disampaikan dalam pertemuan ini ke pimpinannya Kepala Kanwil Kemenkumham Bali untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta. (DN - Bdi)
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com