Menteri KP Ingin Riset Perikanan Genjot Kesejahteraan Nelayan

 

Jakarta, dewatanews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menginginkan riset yang dilakukan di sektor kelautan dan perikanan dapat membantu menggenjot kesejahteraan nelayan dan kalangan masyarakat pesisir lainnya di Tanah Air.

"Lakukan inovasi-inovasi riset kelautan dan perikanan supaya bisa membantu untuk meningkatkan taraf hidup nelayan," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pengukuhan Profesor Riset lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa.

Pengukuhan profesor dilakukan kepada dua orang peneliti utama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Para peneliti yang dikukuhkan adalah Didik Wahju Hendro Tjahjo dari Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur, Purwakarta, dan Estu Nugroho dari Pusat Riset Perikanan, Jakarta.

Menteri Trenggono mendorong peneliti melakukan inovasi yang memberi solusi-solusi terbaik dalam bidang budidaya serta mampu menjaga keanekaragaman hayati kelautan perikanan.

Beragam inovasi tersebut, lanjutnya, juga harus bisa mendorong dan mendukung kemandirian dan kedaulatan negara.

Terkait kesejahteraan nelayan, KKP sebelumnya diharapkan mempersiapkan strategi untuk meningkatkan permodalan atau pembiayaan terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil dalam rangka membangkitkan perekonomian di kawasan pesisir.

"Saya meminta kepada KKP untuk siapkan strategi pada sektor pembiayaan kepada nelayan dan pelaku usaha untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan pola membangun kampung-kampung perikanan," kata Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.

Ia berpendapat bahwa membangun kampung-kampung perikanan di kawasan pesisir adalah juga upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat.

Johan juga mengutarakan harapannya agar adanya kebijakan KKP untuk kelonggaran pembiayaan atau pembayaran terhadap sektor kelautan perikanan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 saat ini.

Permasalahan umum dari nelayan saat ini, imbuhnya, antara lain adalah rendahnya akses modal finansial, ketidakadilan dalam sistem bagi hasil, sistem pelelangan ikan yang belum transparan, dan belum memadainya perlindungan dan pemberdayaan untuk perbaikan ekonomi nelayan.

"Saya mengusulkan agar pemerintah segera memberikan stimulus program khusus kepada nelayan yang ada di kampung-kampung wilayah pesisir agar usaha perikanan mereka bisa berkembang lebih baik," kata Johan.

Menurut dia, pemerintah selayaknya memprioritaskan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan bantuan sarana dan prasarana yang tepat sasaran dan tepat guna seperti pengembangan dermaga, penyediaan sarana penunjang sektor perikanan dan prasarana kegiatan pemasaran ikan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyarankan dalam rangka mengatasi dampak musim paceklik ikan, perlu diberikan skema bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada nelayan kecil dan anggota mereka.