Jakarta, dewatanews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai fokus sasaran untuk mendorong inklusi keuangan.
“Sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM,” kata Airlangga Hartarto dalam Rakornas virtual Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (10/12).
Menko Perekonomian mengatakan
program inklusi keuangan diharapkan memecahkan masalah sosial dan
ekonomi terutama mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan
kepemilikan penggunaan rekening dan meningkatkan kesejahteraan UMKM.
Menurut dia, ada enam poin kunci yang mendorong implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yakni peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen dan perluasan pembukaan rekening.
Kemudian, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi layanan agen bank atau titik layanan nonbank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai dan penguatan pengawasan dan evaluasi keuangan inklusif.
Untuk mendukung SNKI, lanjut dia, keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung keuangan inklusif karena mampu menjangkau semua segmen sasaran.
“Saya berharap program TPAKD diperkuat dengan
strategi berkelanjutan dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar dapat
lebih baik menjangkau dan memudahkan akses layanan keuangan
masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini sudah ada 224 TPAKD yakni tingkat provinsi mencapai 32 provinsi dan 192 di tingkat kabupaten/kota.
Pemerintah
menargetkan inklusi keuangan bisa mencapai 90 persen pada 2024 melalui
sejumlah strategi salah satunya dalam peta jalan TPAKD 2021-2025.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan OJK, hingga 2019 inklusi keuangan di Tanah Air mencapai 76,19 persen.
Sementara itu, tingkat literasi atau pemahaman keuangan mencapai 38,03 persen pada 2019.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com