Lingkungan di Pelabuhan Benoa Rusak Akibat Reklamasi, Kemenko Maritim Minta Maaf

Denpasar, Dewata News. Com - Kemenko Maritim menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas permasalahan lingkungan di sekitar area penumpukan material pengerukan pelabuhan Benoa yang menimbulkan dampak berupa penyebaran sedimen ke luar area Dumping Site 2, sehingga mengakibatkan matinya tanaman mangrove di sekitar kawasan tersebut. Permintaan maaf ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin saat konferensi pers bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama Pelindo III Doso Agung di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Sabtu (7/9).

Ridwan menyampaikan untuk menangani masalah tersebut, PT Pelindo III tidak akan melanjutkan perluasan, namun akan menata, memitigasi dampak, dan merestorasi kondisi lingkungan di kawasan dan perairan Pelabuhan Benoa, Bali. 

“Selanjutnya, PT Pelindo III bersama-sama dengan KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen Rencana Induk Pelabuhan [RIP] Benoa yang berlaku saat ini, dan akan mengusulkan rencana terinci dengan memperhatikan RIP yang berlaku, kondisi saat ini, dan arahan Gubernur Bali,” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan Pemerintah melalui Kemenko Maritim membentuk Tim Koordinasi Pemantauan yang terdiri dari para pejabat dan pakar dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait masalah di atas, serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pelindo III terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan Pelabuhan Benoa. Menurutnya rekomendasi tindak lanjut akan disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kearifan lokal.

“Terhadap kondisi yang berkembang kami minta maaf kepada semua pihak. Kita semuanya hendaknya sama-sama mengusung masalah ini ke arah yang positif. Jangan masalahnya yang kita kembangkan tapi solusinya yang kita kembangkan,” pinta pejabat yang juga alumni ITB ini.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan apa yang disampaikan Deputi Kemenko Maritim sudah merespon surat Gubernur Bali yang disampaikan pada tanggal 26 Agustus lalu. 

"Saya sudah sepakat dengan poin-poin itu karena sudah sesuai dengan spirit dan visi dari surat Gubernur,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. Ia mengatakan pembangunan ini berlanjut namun hanya untuk fasilitas yang mendukung fungsi utama Pelabuhan Benoa seperti terminal untuk BBM, terminal gas alam cair dan dukungan avtur Bandara.

“Di luar itu tidak akan ada bangunan seperti hotel, restoran. Diluar yang tadi sisanya akan menjadi kawasan terbuka hijau,” kata Gubernur Koster.