Jangan Lagi Ada Pro-Kontra Terkait PPDB Dimasyarakat

Buleleng, Dewata News. Com - Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gimanti, SH dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di kantor DPRD Bali, Senin (8/7). 

Bahkan, pihaknya juga mengusulkan agar DPRD Bali yang membidangi pendidikan yakni komisi IV agar lebih serius mengawal dunia pendidikan terutamanya dalam proses PPDB, paling tidak keinginan saya adalah jangan ada  lagi pro-kontra dimasyarakat," ujarnya.

Dikatakan, yang anehnya lagi adalah munculnya banyak kekecewaan di orang tua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Apalagi ada isu munculnya kecurangan terutamanya pada surat domisili. 

"Kalau bisa kedepanya proses pelaksanaan PPDB lebih ditekankan pada nilai NEM saja. Karena terlalu banyak sistem zonasi yang diprioritaskan pada pelaksanaan PPDB tentu ujung-ujungnya akan ada celah buat oknum yang memanfaatkan situasi tersebut," terangnya. 

Bukan hanya soal domisili yang membuat orang tua siswa kecewa, bahkan orang tua siswa ada yang dirugikan dengan sistem zonasi ini. Beberapa wilayah yang tak terjangkau radius zonasi, otomatis anaknya tak bisa lolos di sekolah negeri. 

"Jika dilahat-lihat jumlahnya sangat kecil. Apalagi untuk kuota jalur prestasi paling sedikit jumlahnya dibandingkan jalur zonasi yakni hanya 5 persen,” jelasnya.

Anom Gumanti juga mengatakan siswa yang rumahnya di luar jangkauan zonasi otomatis tak bisa dapat sekolah negeri. Padahal anak yang pandai juga punya keinginan yang sama yakni bisa kembali melanjutkan kesekolah negeri setelah mereka tamat sekolah di SMPN awal mereka bersekolah. 

"Karena jarak tinggal inilah yang membuat siswa pandai tidak terkafer, sebab pada jalur zonasi tidak melihat. Apakah siswa tersebut pandai atau tidak, sebab kesanya PPDB tidak ada perbedaan yakni sama ratakan. Mau pandai atau tidak yang penting bisa tertampung disekolah negeri yang diinginkan," imbuhnya.

Anom Gumanti menambahkan, pemerintah yang membidangi dunia pendidikan hendaknya bisa duduk bersama untuk bisa mengkaji proses PPDB agar lebih baik dan efektip.

"Paling tidak jangan sampai ada kesan saling membeda-bedakan jarak tinggal atau lainya. Karena yang kita inginkan disini adalah bisa menjalankan proses pendidikan dengan baik dan benar sesuai topoksinya," tambahnya. bud

Padahal anak mereka telah berjuang keras untuk meraih prestasi agar bisa dapat sekolah negeri. “Anak kami ikut les, pengayaan dengan biaya tak sedikit agar NEM-nya bagus. Namun dengan adanya jalur zonasi ini, prestasi itu dikalahkan dengan yang NEM-nya sangat rendah. Mereka tak perlu capek belajar dengan gampang dapat sekolah negeri,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu juga terungkap, banyak orangtua mengejar sekolah negeri untuk anaknya karena kualitas serta biaya yang tidak tinggi. “Sekolah di swasta biayanya mahal,” jelas mereka. Terkait keluhan yang disampaikan, Parta mengatakan akan membahas kembali masalah itu dengan pihak terkait.

“Intinya semua siswa harus dapat sekolah,” jelasnya. Parta yang periode 2019-2024 maju ke DPR RI juga mengatakan akan membawa masalah ini ke DPR RI. “Nanti setelah saya di DPR akan saya bicarakan lagi soal ini,” janji politisi PDI Perjuangan asal Guwang Sukawati ini.

Komisi II DPRD Bali juga tengah merancang BOSDa (Bantuan Operasional Siswa Daerah) untuk meringankan beban siswa. Parta juga minta orangtua murid bersabar hingga pengumuman. “Pasti nanti ada solusi,” tambah Parta menenangkan. (DN - Bdi)