Sukarmana: Jangan Terus Dijadikan Polemik Penataan Lapangan Lumintang

Denpasar, Dewata News. Com - Pengelolaan aset pemerintah terkait penataan lapangan lumintang yang dirasakan masih kisruh membuat anggota komisi I DPRD Kota Denpasar, I Made Sukarmana, SH dari Fraksi Partai Demokrat ini cukup serius menanggapinya. Kenapa, sebab  beberapa aset pemerintah tersebut sudah dipinjam pakaikan Badung kepada Denpasar. Ada sekitar 12 lahan, dan salah satunya adalah lapangan lumintang,” ujar Sukarmana yang juga maju sebagai calon legeslatif (caleg) DPDR Kota nomor urut 2, Rabu (1/8).

Dikatakan, mengacu pada persoalan aset pemerintah terkait lapangan lumintang ini. hendaknya Pemerintah Provinsi (Pemrov) Bali bisa memediasi supaya nantinya ada pelimpahan asset yang bisa diberlakukan secara permanen. Semestinya persolan seperti kasus lapangan lumintang ini tidak terjadi. Apalagi pihak yang terkait adalah kalangan pemerintah itu sendiri. “Adanya kasus seperti ini, maka perlu ada langkah strategis yang musti dilakukan antara Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, dan Pemrov Bali,” terangnya.

Lanjut Sukarmana, dengan adanya kondisi seperti ini diharapkan antara Pemkot Denasar, Pemkab Badung, dan Pemrov Bali duduk bersama untuk segera bisa mencarikan solusinya agar tidak terus menjadi polemik dimasyarakat. Intinya, lahan yang ada di Denpasar sepenuhnya bisa dikelola Denpasar, dan untuk pengelolaan aset yang ada di Badung langsung Badung yang mengelolanya. “Jadi dengan saling mengelola daerahnya masing-masing kedepanya tidak akan terjadi pro-kontra lagi,” ucapnya.

Dijelaskan, jika terus meributkan soal aset saja pemerintah kita, maka waktu yang dibutuhkan untuk pemertaan pembangunan di segala lini akan habis hanya tertuju pada pengurusan aset semata. Bahkan begitu banyaknya ada aset Pemkab Badung dan Pemrov yang yang tidak terpakai atau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik di Kota Denpasar. Nah kenapa tidak dilimpahkan saja langsung untuk Kota Denpasar. Apalagi aset ini juga sepenuhnya miliki pemerintah, dan kalau sesama pemerintah yang mengelola kan bagus kedepanya,” jelasnya.

Ditambahkan, soal aset hendaknya pemerintah harus bisa bersinergi, jangan sampai soal aset menghambat jalanya pembangunan di daerah. Ini demi kebaikan kita bersama kedepanya, dan semoga pemerintah segera bisa mencarikan solusi terbainya soal pengelolaan aset dimasing-masing daerah nantinya. “Jangan sampai soal isu aset ini menjadi polemik dimasyarakat,” tambahnya. (DN - BdI)