FMB9: Ubah Mentalitas Masyarakat dalam Penerapan Sistem Zonasi Sekolah

Jakarta, Dewata News. Com - Terkait penerapan sistem zonasi sekolah, yang paling sulit adalah bagaimana bisa mengubah mentalitas masyarakat untuk bisa menerima sistem yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisioner Ombudsman RI Ahmad Su'adi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema "Zonasi Sekolah untuk Pemerataan" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Menurut Ahmad Su’adi, Ombudsman mengkalim pihaknya turut berpartisipasi dalam sistem zonasisekolah. “Hasil dari keterlibatan ombudsman, kita sarankan untuk menerapkan zonasi sekolah, seperti saat ini,” jelas Su’adi.

Su’adi menjelaskan bahwa sistem sebelumnya, yakni favoritisme sesungguhnya tidak hanya tidak memiliki rasa keadilan, tapi juga memancing praktik korupsi.

“Karena itu, kami sangat menghargai dan mendorong diterapkan sistem zonasi sekolah ini.

Tak lupa, kami juga memberikan beberapa masukan, di antaranya, keluarnya aturan yang selalu mepet waktunya telah membuat pemerintah daerah kelabakan,” ungkap Su’adi.

Untuk itu, Su’adi mengharapkan, ke depannya atura-aturan baru ini bisa keluar lebih awal. Sehingga tidak membuat banyak pihak kelabakan karena harus sesegara mungkin menerapkan peraturannya.

“Kedua, tentang SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Di daerah-daerah yang sulit seperti NTT, Kalbar dan lainnya, tidak ditemukan persoalan SKTM. Tapi kenapa wilayah yang subur seperti di Jawa Tengah malah bermasalah atau terjadi penyelewengan?” ungkap Su’adi.

Menurut Su’adi, terkait Zonasi Sekolah, persoalan kesadaran dan mentalitas masyarakat yang harus terus dibangun. Karena, itu yang selama ini menjadi titik kelemahannya.

“Terkait SKTM harus berkoordinasi dengan Kemendagri. Kita ketahui, hingga saat ini Kemendagri yang paling siap untuk persoalan SKTM. Pemerintah daerah harus segera siap-siap terkait penerapan zonasi sekolah ini,” ulas Su’adi.

Selanjutnya, menurut Sua’adi, untuk daerah-daerah yang blankspot, harus diberi nilai kekhususan. Misalnya, wilayah-wilayah di pegunungan, kepulauan, yang memang sulit daya jangkaunya.

Contohnya, lanjut Su’adi, Kaltara sempat kesulitan saat ada kewajiban legalisir Kartu Keluarga (KK). Saat itu, Dinas tidak berani mengambil diskresi. Akhirnya, gubernur mengambil keputusan membolehkan KK tanpa legalisir.

“Kasus-kasus hasil temuan kami, bukan terkait sistem zonasi, tapi karena penyimpangan SKTM, soal mentalitas dan lainnya. Kami juga mendapat laporan, di Bandung ada sekitar 150 siswa yang belum dapat sekolah, tidak dapat ditampung di negeri, swasta atau agama. Hal2 seperti ini perlu segera dijadikan jalan keluar,” ulasnya.

Tahun lalu, Su’adi menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan beberapa hal terkait ini, beberapa karena masih ragu-ragu dalam melakukan diskresi.

“Berikutnya, soal penambahan kelas. Online ini tujuan utamanya akurat dan transparansi. Tapi ketika terjadi macet, selutuh tujuan utamanya hilang. Sayangnya tidak ada plan B. Sehinga terjadi penumpukan, Dan di situlah terjadi celah penyelewengan,” jelas Su’adi.

Awalnya, Su’adi menjelaskan, mereka datang ke sekolah untuk menginput sendiri. Tapi begitu macet, orangtua diminta mengumpulkan dokumen. Karena menunggu lama, orangtua pulang. “Jangan sampai persoalan-persoalan ini masih terus terjadi di waktu yang akan datang,” harap Su’adi.

Turut hadir dalam FMB’9 kali ini, antara lain Mendikbud Muhadjir Effendy dan Pengamat Pendidikan My Esti Wijayanti.