Pilkada Serentak 2018, Media Massa Diminta Tak Terjebak Euforia

Nyoman Dhamantra © foto by KBRN

Denpasar, Dewata News. Com — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 sejak pekan lalu sudah mulai memasuki tahapan kampanye. Khusus di Bali, atmosfer rivalitas mulai terasa diantara dua pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub), 27 Juni 2018.

Dua paslon yang akan merebut simpati, dan suara publik Pulau Dewata yaitu Wayan Koster - Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang diusung PDI Perjuangan, dan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra - I Ketut Sudikerta yang dijagokan Koalisi Rakyat Bali (KRB).

Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Dhamantra mengajak semua pihak menjaga diri selama tahapan Pilkada serentak. Khusus kepada media massa, ia pun mengimbau agar tidak terjebak dalam euforia Pilgub Bali.

"Teman-teman media ya harapan saya tidak hanya ikut menikmati euforia daripada Pilkada ini dengan hanya sekadar ikut terlibat didalam pembahasan siapa yang akan menang, dan siapa yang akan kalah. Tetapi harus jauh lebih kedepan, untuk biasa menyiapkan koridor, bagi siapapun yang menang," katanya ketika ditemui wartawan di Denpasar, Sabtu (24/02).  

Menurutnya, koridor itu akan menjaga marwah media massa atau pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia. Selain netralitas, dan independensi, media massa disebut wajib mengawal proses pemerintahan di Bali lima tahun kedepan, yang dihasilkan melalui proses Pilkada serentak tahun 2018.

"Ya kalau anda ikut terjebak dalam euforia ini, siapa yang akan memikirkan Bali kedepannya. Kan harus ada yang ibaratnya menjaga ditahapan berikutnya. Etape satu misalnya ini kompetisi, anda mengawal sesuai dengan tugas-tugas jurnalistik, tetapi kan kemampuan anda melihat dari pemerintahan ke pemerintahan ini sesuatu yang tidak semua orang punya. Dari potret, potret ini anda bisa menjadikan sebuah referensi, untuk bisa memberikan saran," ucapnya.

"Siapapun Gubernurnya nanti, untuk menjadikan Bali dengan peradabannya yang lebih baik, dengan Bali yang lebih baik, itu harus seperti apa. Misalnya, agar bisa menjadi pemerintahan Bali yang lebih akuntable, yang lebih demokratis, yang terbebas dari politik SARA, politik kekerasan yang sekarang ini kan, terus narkoba, dan yang paling mengkhawatirkan disini adalah HIV-Aids, bagaimana untuk menciptakan Bali yang bebas dari semua itu. Nah inilah harapan saya kepada teman-teman Pers," ungkap politisi yang di Senayan membawahi bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, BUMN, dan Standarisasi Nasional ini.

Sedangkan untuk masyarakat, Dhamantra mengatakan, sebagai calon pemilih hendaknya lebih rasional ketika menilai kedua kandidat pemimpin Bali periode 2018 - 2023.

"Bagaimana mengupayakan Pilkada ini menjadi pemilihan kepala daerah yang punya rasionalitas yang tinggi. Partisipasi publik yang tinggi bagus, itu yang paling penting, tetapi partisipasi publik yang tinggi tidak akan ada manfaatnya atau akan menjadi rendah manfaatnya ketika dia tidak memiliki ataupun pemilihan kepala daerah ini tidak memiliki rasionalitas yang cukup," ujar kader PDI Perjuangan kelahiran Jakarta, 20 Desember 1960 tersebut.

Bermodalkan rasionalitas, Dhamantra yakin, masyarakat yang mulai terbelah akibat perbedaan pandangan dan pilihan, akan mampu bersikap proporsional dalam menerima hasil Pilgub Bali tahun 2018.

"Rasionalitas ini akan membuat pemimpin itu tahu apa keperluan, dan kemauan rakyat. Dan aspirasinya yang disampaikan juga harus lebih rasional untuk menatap Bali yang lebih baik," imbuh Nyoman Dhamantra. (DN ~ KBRN).