Strategi Pembangunan KBS-ACE Berdimensi Pemerataan Ekonomi

SALAH SATU warisan konsepsi pembangunan Bung Karno yang sangat legendaris, visioner dan aplikatif dalam konteks keindonesiaan adalah Tri Sakti. Setelah puluhan tahun konsep ini diabaikan, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi kembali dihidupkan.

Tri Sakti Bung Karno merupakan “roh” dari konsep pembangunan Jokowi yang populer dengan sebutan Strategi Pembangunan Nasional Semesta Berencana (SPNSB).

Sayangnya, visi besar ini belum sepenuhnya ditangkap oleh jajaran birokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kenyataan inilah yang ditangkap oleh pakar ekonomi dari Pusat Analisis Data dan Bisnis FEB Universitas Udayana Dr. Sudjana Budhi.

Dr.Sudjana Budhi yakin Bali akan menjadi provinsi yang pertama yang secara konsisten dan komprehensif mengimplementasikan Tri Sakti Bung Karno dalam program-programnya bila Wayan Koster dan Cok Ace (KBS-ACE) terpilih dalam Pilgub 2018. Keduanya dianggap memiliki visi dan misi yang selaras dengan konsepsi Tri Sakti Bung Karno dalam konteks Bali.

Lantas apa konsepsi Tri Sakti Bung Karno yang diterjemahkan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB)? Apa kaitannya dengan visi/misi KBS-ACE? Bagaimana bentuk aplikasi PNSB dalam berbagai program KBS-ACE bila keduanya dipercaya memimpin Bali? Berikut pandangan Dr. Sudjana Budhi.

SEBELUM menjelaskan lebih jauh tentang Tri Sakti Bung Karno, secara terus terang Dr. Sudjana Budhi mengakui, Strategi Pembangunan Semesta Berencana (PNSB) telah dipraktekkan dengan berhasil di kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Nyoman Giri Prasta.

Apa itu PNSB? Dia merinci, mencakup lima program prioritas yang bersumber dari Tri Sakti Bung Karno yaitu (a) berdaulat dalam bidang politik, (b) berdikari dalam bidang ekonomi serta (c) berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Ketiga konsep Tri Sakti Bung Karno tersebut diwujudkan melalui penyusunan lima program prioritas antara lain yaitu, (1) Pangan, sandang dan papan, (2) Kesehatan dan Pendidikan, (3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, (4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta (5) Pariwisata.

”Keberhasilan pemerintah kabupaten Badung dalam melaksanakan program PNSB tersebut diatas semakin memantapkan keinginan untuk meneruskan sukses pembangunan yang digerakkan dibawah kepemimpinan Bupati Giri Prasta untuk diteruskan dan dirancang dalam rangka membangun pelayanan pemerintahan KBS-ACE, jika rakyat dikemudian hari memberikan kepercayaan kepada calon gubernur Wayan Koster dan calon wakil gubernur Cok Ace,” ujar Dr. Sudjana Budhi.

Dosen senior di Unud ini mengatakan, program pangan, sandang dan papan, serta kesehatan dan pendidikan serta jaminan sosial dan ketenagakerjaan merupakan pola umum orientasi pelayanan pemerintahan yang telah banyak di praktekkan di semua wilayah pelayanan pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk model pengembangan Bali Mandara Jilid II dan bahkan mungkin nanti Jilid III.

”Tetapi dengan memberikan perhatian secara khusus kepada aspek perlindungan terhadap adat, agama, tradisi, serta pengembangan seni dan budaya adalah dimensi kebijakan yang banyak dilupakan,” sorotmya.

Nah, ketika hal itu dilupakan, lanjutnya, pembangunan sosial budaya melalui pendampingan pemerintah daerah terhadap eksistensi adat, pelestarian seni dan budaya menjadi strategi PNSB yang pasti berbeda dengan model pelayanan pemerintahan Bali Mandara dan atau model pelayanan pemerintahan lainnya di banyak kabupaten/kota di Indonesia.

”Maka Badung menuju Bali adalah proses yang akan dilanjutkan, apabila rakyat Bali memberikan kepercayaan kepada KBS-ACE untuk memimpin pemerintah provinsi Bali tahun 2018,” tandasnya.

Dia menegaskan, keputusan berani yang disampaikan KBS-ACE dalam berbagai kesempatan untuk melakukan Moratorium Investasi Bali Selatan telah semakin banyak mendapat dukungan dari para akademisi dari pelbagai disiplin ilmu di Universitas Udayana, mengingat bahwa Universitas Udayana sampai saat ini memiliki sikap akademik yang menolak reklamasi teluk Benoa.

"Bahwa dengan program moratorium Bali Selatan yang telah disampaikan KBS-ACE sekaligus telah menjawab persoalan tolak reklamasi, dalam artian bahwa paling sedikit dalam era pemerintahan KBS-ACE, bahwa pembangunan hotel dan industri penunjang lainnya tidak dapat dilakukan di wilayah Bali selatan sebagai wilayah yang akan dibangun reklamasi tersebut,” ujar Dr. Sudjana Budhi.

Dia menambahkan, bahwa melalui kebijakan moratorium investasi tersebut, maka diharapkan akan terjadi pergeseran investasi dan industri penunjang pariwisata dari wilayah Bali selatan ke wilayah kabupaten lain, seperti Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem dan Klungkung, sehingga akan dapat diwujudkan keduanya secara bersamaan, yaitu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat dicapai pemerataan pendapatan ke seluruh pelosok di wilayah Bali.

Dengan demikian, prediksi pertumbuhan ekonomi akan dapat ditargetkan lebih tinggi dari tahun 2017 untuk Bali. Disebabkan, oleh semakin terpacunya sumber daya di sejumlah kabupaten yang selama ini kurang tersentuh, sehingga menggerakkan potensi sumber daya ekonomi di wilayah potensial sumber daya yang masih terbuka untuk berkembang.

”Ini akan menghasilkan lebih banyak nilai produksi dibandingkan dengan wilayah Bali selatan yang telah mengalami titik jenuh. Bahwa pengembangan investasi dan akomodasi kepariwisataan di wilayah diluar Bali selatan akan dapat di fungsikan sebagai instrumen dalam menggerakkan permintaan produk lokal yang dapat diserap melalui aktivitas kunjungan wisatawan, serta terbentuknya nilai tambah pendapatan penduduk lokal dan peluang kesempatan kerja berkaitan dengan kehadiran industri pariwisata di wilayah kabupaten bersangkutan,” urainya. Made Tirthayasa.—