Dewan Minta Disnaker Buleleng Bisa Ciptakan Lapangan Kerja

Buleleng, Dewata News. Com —Sebagai leading sector Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) oleh DPRD Kabupaten Buleleng diminta tidak hanya membuat program berdasarkan hasil Musrenbang. Tetapi juga lebih mengedepankan pengentasan pengangguran dan mampu secara mandiri bekerja, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sebagai tercermin pada kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Buleleng di Singaraja, Senen (16/10).

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng, Ni Made Dwi Priyanti mengatakan, bahwa dibidang pendapatan dianggarakan dari IMTA sebesar Rp1.095.656.210 menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp104.343.790 disebabkan karena keberadaan tenaga asing di Kabupaten Buleleng bersifat musiman. Sementara, belanja langsung dirancang Rp8.741.177.660 untuk mem-back up 11 program dengan 46 kegiatan. Untuk belanja langsung ada 4 program utama dengan 19 kegiatan dan 7 program dengan 72 kegiatan penunjang. ”Kegiatan penunjang yang paling besar dianggarkan dalam pembangunan gedung kantor sebesar Rp4.020.000.000.

 

Menurut Ni Made Dwi Priyanti, terkait masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Buleleng sudah sangat bagus dan tentunya hal ini akan berguna untuk kemajuan Disnaker sampai memiliki breand sebagai tolak ukur keberhasilan suatu instansi.

 

Terkait dengan program yang disampaikan Disnaker Buleleng, Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang dinakhodai Ir.Gede Wisnaya sudah memberikan tanggapan yang positif.

Begitu juga, terkait dengan program transmigrasi ditengarai Ni Made Dwi Priyanti, bahwa pihak Disnaker Buleleng sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi guna menumbuhkan minat masyrakat sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk bertransmigrasi.

 

”Bahkan ada rencana melibatkan Komisi IV DPRD kabupaten Buleleng untuk turut serta meninjau lokasi transmigrasi guna mengetahui secara riil keadaan lokasi tersebut, sehingga diharapkan nantinya dapat menginformasikan hal tersebut kepada masyarkat yang memiliki niat untuk bertransmigrasi,” kata Ni Made Dwi Priyanti.

 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Ir .Gede Wisnaya Wisna mengatakan, bahwa program kegiatan yang disampaikan oleh Kadisnaker sudah mendapatkan tanggapan dan masukan dari komisi, utamanya dengan program sertifikasi pada naker, hendaknya diutamakan kepada calon tenaga kerja yang paling dibutuhkan oleh pengguna tenga kerja, seperti halnya sertifikasi di bidang Spa, Perbengkelan, Jasa kontruksi.

Disinggung program transmigrasi, bahwa Buleleng di tahun 2017 ini mendapatkan jatah dari Pemerintah Pusat sebanyak 10 KK, namun yang lolos verifikasi dengan berbagai persyaratan dan ketentuan hanya sebanyak 4 KK.

 

Minimnya jumlah peserta transmigrasi di kabupaten Buleleng, menurut Kadisnaker Dwi Priyanti, dikarenakan oleh system penerimaan calon, dimana saat ini yang berlaku Pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan pendaftaran bagi calon peserta, namun di satu sisi mereka belum tahu di daerah mana nantinya akan menjadi lokasi mereka.

 

Karena itu, pihak DPRD Buleleng berharap kedepan, sebelum dilakukan sosialisasi dan pendaftaran, mereka sudah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di daerah mana mereka akan ditempatkan serta komoditi pertanian apa saja yang cocok dikembangkan daerah tersebut. (DN ~ TiR).—