Pemprov Bali Tangani Anak Pengungsi Agar Tak Putus Sekolah

Denpasar, Dewata News. Com - Peningkatan aktivitas Gunung Agung menyebabkan gelombang pengungsi dari wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) ke daerah aman yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota se-Bali. Di tengah upaya penanganan para pengungsi, Pemprov Bali melalui Dinas Pendidikan menaruh perhatian pada keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah yang terpaksa ikut mengungsi dengan orang tua mereka. Pemprov Bali telah melakukan sejumlah upaya antisipasi dan hingga saat ini terus melakukan konsolidasi guna memastikan tak ada anak pengungsi yang sampai putus sekolah. Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH setelah berkoodinasi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan I Wayan Serinah, Rabu (27/9).

Terkait dengan keberlanjutan pendidikan anak pengungsi, Pemprov Bali telah melakukan langkah antisipasi sejak Gunung Agung masih berstatus waspada (level III). Saat itu, tepatnya tanggal 22 September 2017, Pemprov Bali langsung mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Sekolah pada wilayah KRB, Kepala Sekolah di luar KRB, Dinas Pendidikan serta UPT Disdik di Kabupaten/Kota. Dalam surat edaran itu, kepala sekolah beserta seluruh jajarannya diminta mendata peserta didik yang sudah mengungsi dan yang kemungkinan akan mengungsi, termasuk lokasi tujuan mereka mengungsi. Selain itu, kepala sekolah dan jajarannya juga diminta melakukan persiapan penyelamatan dan pengamanan dokumen penting dan aset sekolah. Juga memberi petunjuk, pengarahan dan bimbingan terkait terkait kewaspadaan dan tanggap bencana sehingga peserta didik selalu waspada, tenang dan siap menghadapi situasi dan kondisi terkait dengan aktivitas Gunung Agung Selanjutnya.

Sementara sekolah yang lokasinya di luar KRB diminta berperan aktif dalam penanganan bencana yang diakibatkan peningkatan aktivitas Gunung Agung. Mereka diminta mendata siswa yang mengungsi di lingkungan sekolah masing-masing dan memfasilitasi anak pengungsi agar mendapatkan kelanjutan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. “Intinya, siswa dari warga yang mengungsi wajib diterima di sekolah terdekat dari tempat pengungsian, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tandasnya.

Pada prinsipnya, ujar Dewa Mahendra, sejauh ini upaya menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak pengungsi telah berjalan cukup baik. Ia mengapresiasi sikap proaktif yang ditunjukkan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah jenjang SD,SMP hingga SMA/SMK di Kabupaten/Kota. Setelah memastikan seluruh siswa pengungsi mendapat tempat belajar, langkah selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan sekolah mereka seperti buku, seragam dan lainnya. “Tahap pertama, yang penting mereka masuk dulu dan tak ada yang tercecer,” tandasnya.

Menurut Dewa Mahendra, saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Bali terus melakukan pendataan siswa yang berada di pengungsian. Hingga Selasa (26/9), jumlah siswa jenjang SD,SMP, SMA/SMK dan SLB yang berhasil didata sejumlah 5,076 orang siswa. Mereka tersebar di sembilan Kabupaten/Kota dan sebagian besar sudah mengikuti pendidikan di sekolah dekat pengungsian. Jumlah ini diperkirakan masih fluktuatif mengingat pendataan masih terus dilakukan, khususnya pengungsi mandiri yang tinggal di rumah sanak saudara mereka. Untuk siskronisasi dan validasi data, dalam waktu dekat Disdik Bali akan menggelar rakor dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali. Pada kesempatan itu, Dewa Mahendra juga berharap agar masyarakat ikut proaktif memfaslitasi anak pengungsi untuk kembali bersekolah.