Buleleng, Dewata News. Com —Melalui kegiatan kunjungan kerja (kunker) pertamakali di Gumi Panji Sakti, sebagai kabupaten dibelahan Utara Pulau Dewata, Presiden Republik Indonesia Ir. H.Joko Widodo menyerahkan 6.000 bidang sertipikat tanah milik rakyat se-Kabupaten Buleleng di Taman Kota Singaraja, Selasa (26/09) pagi.
Sebelum menapakkan kaki di Taman Kota Singaraja, Presiden yang akrab disapa Jokowi dan Ibu Hj.Iriana Joko Widodo begitu pesawat Helikopter mendarat di Stadion Mayor Metra langsung menuju Gedung Kesenian Gde Manik di Jalan Udayana, Singaraja.
Presiden Jokowi di Gedung Kesenian Gde Manik, melakukan penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Di panggung cukup megah di Taman Kota, Presiden Jokowi mengungkapkan pembagian 6.000 bidang sertifikat ini sebagai langkah awal untuk memenuhi target pada tahun 2019 semua tanah di Provinsi Bali sudah bersertifikat. Hal ini menjadikan Provinsi Bali menjadi provinsi yang pertama untuk pensertifikatan seluruh tanah yang ada. Pemenuhan tersebut membutuhkan kerja keras dari Kantor Wilayah Pertanahan yang ada di Provinsi Bali.
“Saya juga menyampaikan terimakasih atas kerja keras, sehingga hasil yang dicapai sangat bagus,” ungkapnya.
Menurut Presiden Jokowi, kerja keras untuk memenuhi target tersebut sangat diperlukan. Karena, di Indonesia total seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang diberikan kepada rakyat. Namun, baru ada 46 juta sertifikat tanah yang sudah diberikan. Belum ada setengahnya dari yang seharusnya. Oleh karena itu, pada tahun ini ditargetkan lima juta sertifikat tanah sudah diberikan kepada rakyat. “Tahun ini lima juta, tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi (2019) sembilan juta,” ujarnya.
Kunjungan kerja Kepala Negara ini dimanfaatkan oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST untuk menyampaikan tiga usulan ataupun kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kabupaten Buleleng.
Usulan yang disampaikan Bupati PAS kepada Presiden Jokowi, adalah pemanfaatan teknologi irradiator gamma untuk pertanian pasca panen. Ini disampaikan karena pertanian masih menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Buleleng.
“Teknologi ini diperlukan untuk menjaga kualitas, terutama buah-buahan agar bertahan lama mengingat Buleleng merupakan penghasil buah-buahan terbesar di Bali. Anggarannya sudah ada di kementrian. Mudah-mudahan Presiden menyetujui untuk dibangun di Buleleng. Jika Presiden merestui, kami yakin perekonomian masyarakat akan bergerak,” jelasnya.
Selain itu, aksesibilitas dari pusat perekonomian Bali menuju Buleleng menjadi usulan Bupati Agus Suradnyana. Aksesibilitas yang berkelok-kelok dan curam menuju Kabupaten Buleleng menjadi hambatan dalam memajukan perekonomian di Buleleng.
Untuk itu, Bupati Agus Suradnyana menyampaikan terimakasihnya, karena pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dua titikshortcut di Buleleng yang akan dibangun pada tahun 2018. “Besar harapan kami kepada Presiden untuk setiap tahunnya memberikan bantuan sebanyak dua titik shortcut menuju Bali Selatan. Persoalan aksesibilitas ini akan mampu menjawab ketimpangan pembangunan ekonomi antara Bali Selatan dan Bali Utara,” imbuhnya.
Sedangkan yang terakhir, menurut Bupati PAS, adalah pembangunan bandara di Bali Utara. Rencana pembangunan bandara Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng diharapkan mampu meningkatkan perkonomian di Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
Pembangunan Bandara di Bali Utara, dijelaskan Bupati PAS, juga akan mampu menjawab target kunjungan wisatawan yang mencapai 20 juta per tahun untuk menutup kekroditan di Bandara Ngurah Rai yang hanya mempunyai satu landasan pacu.
“Pembangunan bandara ini juga mampu menjawab persoalan daya tampung. Dengan terkooptasinya pembanguna di Bali Selatan tentunya dibarengi oleh kerusakan lingkungan dan permasalahan masyarakat yang akan mengurangi kualitas pariwisata di Bali,” tandasnya. (DN ~ TiR).—
Saya senang bpk presiden telah menyerahkan 1000 kip dan 1000 pkh di buleleng. Sayangnya kami di desa anturan banyak masyarakat miskin tdk tersentuh yg namanya kip dan pkh. Dari aparat desa selalu berdalih data masyarakat miskin turun dr pusat ketika masyarakat miskin melapor untuk bisa mendapatkan kis, kip dll.
ReplyDelete