Penyertifikatan Tanah di Bali Ditarget Tuntas Tahun 2019

Denpasar, Dewata News. Com - Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 5.903 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Bali yang mengikuti Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi Serta Kerja Sama Akses Reform Tahun 2017. Sertifikat diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (4/8). Melalui programstrategis ini, pemerintah menargetkan pada tahun 2019 setiap jengkal tanah di Bali sudah terdaftar dan bersertifikat. Sementara secara nasional, pendaftaran dan penyertifikatan tanah ditargetkan tuntas pada tahun 2025.

Gubernur Made Mangku Pastika menyampaikan terima kasih kepada BPNyang telah bekerja optimal sehingga mampu menuntaskan hampir 6.000 sertifikat untuk wilayah Bali. Menurut dia, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki tanah. Selain menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah disertifikatkan akan bernilai ekonomis lebih tinggi. “Manfaatkan sertifikat hak atas tanah untuk menggerakkan sektor ekonomi. Sertifikat dapat dijadikan jaminan di bank dan uangnya untuk modal awal usaha,” ujarnya. Namun dia mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan bijak memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan pinjaman. “Jangan menggadaikan sertifikat untuk tujuan yang tak jelas, berpoya-poya, apalagi sampai digunakan untuk bermain judi atau metajen. Saya mohon dengan hormat, jangan dilakukan,” katanya wanti-wanti.

Mengingat besarnya manfaat program ini, Gubernur Pastika berharap agar pelaksanaan legalisasi aset yang dibiayai oleh pemerintah dapat berlanjut. Lebih dari itu, dia minta perhatian BPN terhadap proses sertifikasi tanah milik negara dan tanah milik daerah. Sebab selama ini upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik kerap terkendala sulitnya pengadministrasian aset daerah, khususnya yang berupa tanah.

Harapan senada juga diungkapkan Presiden Joko widodo. Masyarakat diingatkan agar  menyimpan sertifikat dengan baik. “Sampai di rumah langsung bungkus, jangan sampai rusak kalau atap rumahnya bocor. Sertifikat juga harus difotocopi untuk memudahkan pengurusan jika hilang,” bebernya. Lebih jauh, Presiden Jokowi mengingatkan pula agar masyarakat berhati-hati memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan. “Harus benar-benar dihitung kemampuan membayar angsuran. Gunakan untuk kegiatan produktif,” pesannya.

Menurut Jokowi, pemerintah saat ini memang tengah melakukan upaya percepatan proses penyertifikatan tanah. “Indonesia memiliki 116 juta bidang tanah dan yang sudah bersertifikat hingga saat ini baru mencapai 46 juta bidang,” paparnya. Pemerintah menargetkan, proses penyertifikatan tanah secara nasional tuntas pada tahun 2025.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Jalil dalam laporannyamenyebut tahun ini pihaknya menargetkan 5 juta sertifikat hak atas tanah. "Kalau tahun-tahun sebelumnya target kita hanya berkisar 600 ribu hingga 700 ribu sertifikat," katanya. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019, pemerintah menargetkan 7 juta dan 9 juta sertifikat. Dia menambahkan, Bali merupakan provinsi pertama yang ditarget menuntaskan program ini. "Karena saat ini Bali sudah mencapai 67 persen, paling tinggi se-Indonasia. Sehingga kita targetkan, dua tahun lagi setiap jengkal tanah di Bali akan bersertifikat, kecuali yang masih bersengketa," tandasnya.

Pada bagian lain, Kepala BPN BaliJaya,SH.MM menerangkan saat ini Bali masih menyisakan 800 ribu lebih bidang tanah yang belum bersertifikat. "Untuk tahun 2017, kita menargetkanpenyertifikatan 210.950 bidang tanah, sisanya sebanyak 600 ribu bidang lebihakan kita kerjakan secara bertahap sehingga tuntas pada tahun 2019," ujarnya.Dia menambahkan, program percepatan penyertifikatan tanah ini akan memberi sejumlah manfaat positif bagi masyarakat. Selain mencegah timbulnya sengketa, nilai ekonomis lahan juga akan meningkat. "Sertifikat tanah bisa diagunkan di bank. Namun saya ingatkan, meminjam uang harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan," pungkasnya.