Bandara Bali Utara dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Bahasan di Simakrama Gubernur Bali di Desa Pedawa

Buleleng, Dewata News. Com - Rencana pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng sebagai solusi atas ketimpangan pembangunan antara Bali Utara dengan Bali Selatan menjadi topik hangat di masyarakat. Terlebih hal itu sudah sejak lama diwacanakan, sehingga masyarakat mempertanyakan sudah sejauh mana progres dari rencana tersebut. Hal itu terungkap saat Simakrama Gubernur Bali di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng Sabtu (29/7).

Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, saat ini terdapat 2 (dua) pemrakarsa proyek yang telah siap untuk melaksanakan pembangunan Bandara di Bali Utara tersebut, diantaranya PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti dan PT. Pembangunan Bali Mandiri (PEMBARI), namun semuanya masih menunggu pihak mana yang akan ditunjuk untuk melaksanakannya. Untuk lokasi kata Pastika sudah mengerucut di wilayah Kubutambahan.

"Rencana itu memang sudah lama, tapi saat ini sudah dalam tahap menunggu penunjukan siapa pihak yang akan melaksanakan pembangunan itu. Ada Dua pihak (Pemrakarsa-red) yang sudah siap untuk membangun, yang pihak Satu akan membangun di Darat dan pihak Satu lagi akan berada di laut. Tentu kalau di darat harus diperhatikan semua aspeknya, kan harus dipikirkan rumah warga, sawah, lahan produktif, pura dan yang lainnya juga," ujar Pastika.

Ditambahkan Pastika, dirinya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan agar segera menentukan siapa yang akan melaksanakan pembangunan tersebut. Bandara yang akan dikerjakan oleh pihak swasta tersebut diharapkan bisa segera terwujud. Lebih lanjut, sembari menunggu penentuan tersebut Pastika berharap agar masyarakat Buleleng mempersiapkan diri dari sekarang agar bisa bersaing dalam dunia pariwisata. Selain itu, destinasi wisata juga harus disiapkan agar jangan sampai wisatawan ke Buleleng tidak ada yang dikunjungi.

"Sekarang masyarakat harus mempersiapkan diri agar bisa bersaing, tempat-tempat wisata juga harus juga siapkan. Saingan kita banyak, jadi jangan sampai wisawatan ke Buleleng tidak ada yang bagus tujuan wisatanya," ucap Pastika yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ny. Ayu Pastika serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Bali. 

Lebih lanjut menurut Pastika, masyarakat Buleleng harus siap dengan berbagai atraksi wisata dan mengembangkan destinasi wisata yang ada, sehingga wisatawan akan tertarik untuk datang ke Bali Utara. Selama ini wisatawan hanya tertarik untuk datang di Bali Selatan. 

"Wisatawan yang datang ke Bukeleng hanya ingin melihat lumba-lumba, dan saat ini lumba-lumba sudah sangat jauh ke dalam karena dikejar-kejar terus, maka dari itu masyarakat buleleng harus berpikir, apa yang harus dibuat agar wisatawan datang ke Buleleng," jelasnya.

Selain Bandara, pengentasan  kemiskinan juga menjadi bahasan dalam Simakrama Gubernur Bali ke 90 tersebut. Menurut Pastika, angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harus di data ulang. 

"Kalau berpatokan dari data yang diterima selama ini, seharusnya tahun ini masalah kemiskinan sudah tuntas, tapi ternyata masih banyak yang tercecer. Para pencari data harus bekerja dengan serius, jangan ada yang mencari data dari atas motor. 

"Para Kepala Desa Saya minta data ulang angka kemiskinan dengan detail langsung turun ke lapangan, mumpung sekarang masih penyusunan anggaran untuk tahun 2018," tegas Pastika.

Selain itu, jaminan kesehatan juga dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini setelah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terintegrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Banyak masyarakat yang belum memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk berobat.

"Saat ini JKBM sudah terintegrasi ke JKN, memang banyak kendala yang dihadapi setelah terintegrasi tersebut. Banyak masyarakat miskin yang semula memiliki JKBM, kini tidak mendapatkan KIS. Hal ini memang harus didata ulang, agar masyarakat yang memang benar-benar miskin memperolehnya," imbuhnya.

Ditegaskan Pastika, jangan sampai orang kaya justru memperoleh KIS yang seharusnya menggunakan BPJS Kesehatan premium (asuransi berbayar-red). Hal inilah yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, agar jangan sampai masyarakat miskin yang tercecer tidak memiliki KIS. Untuk itu, Pastika berharap agar dalam waktu dekat semua permasalahan yang ada bisa segera teratasi.

Dalam Simakrama tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Tuti Kusuma Wardani , Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, Anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, Asisten 1 Kabupaten Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna.