Gubernur Pastika : Perlu Kerjasama Semua Pihak Untuk Wujudkan Keamanan Obat dan Makanan

Badung, Dewata News. Com - Perkembangan industri pangan dewasa ini begitu pesat. Saat ini, tuntutan masyarakat terhadap produk pangan yang dihasilkan begitu tinggi. Karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin pangan masyarakat agar tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bali Gusti Ngurah Alit pada acara pembukaan Focus Group Discusssion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dengan tema "Membangun Kemitraan Pengawasan Obat dan Makanan Untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan Daya Saing Produk Obat dan Makanan" di Hotel Stones, Kuta, Badung, Kamis (4/5).

Pastika mengatakan, jumlah sarana dan produk yang harus dibina dan diawasi di masyarakat sangat banyak dan tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan baik. Namun, ia menambahkan, segala keterbatasan tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap keamanan pangan yang diproduksi oleh produsen maupun yang dikonsumsi oleh konsumen. 

"Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan tentunya bukan hanya tugas Dinas Kesehatan semata atau BBPOM, namun memerlukan kerjasama berbagai pihak, "katanya. 

Untuk itu, koordinasi dan integrasi kegiatan dengan pihak-pihak terkait harus terjalin dengan baik, imbuhnya. Ia berharap melalui FGD dapat memperkuat sinergisme kemitraan pengawsan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing produk obat dan makanan.

Sementara itu, Kepala BPOM Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito dalam sambutannya mengatakan persoalan obat dan makanan merupakan bagian dari nawacita yang bukan saja terkait dengan kesehatan, namun juga hal lain seperti pembangunan dari pinggiran, meningkatkan produktivitas masyarakat dan aspek daya saing produk obat dan makanan. 

Menurutnya FGD yang diselenggarakan BPOM adalah bentuk kerjasama antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah. "Dengan adanya sistem desentralisasi, untuk memastikan permasalahan obat dan makanan dilaksanakan secara kongruen antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Acara juga dihadiri Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis dan perwakilan dari Pemerintah Daerah se-Bali, NTB dan NTT.