Pasupati Bendera di Pura Gunung Kawi, Peradah Bali Protes Partai Perindo

Foto Pasupati Bendera Perindo (c) by : Ist

Denpasar, Dewata News. Com - Dewan Pimpinan  Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) Provinsi Bali, memprotes kegiatan Pasupati Bendera Perindo di Pura Gunung Kawi Tampaksiring, Gianyar, yang dilaksanakan pada Selasa (25/4) kemarin.

Dalam acara tersebut, ratusan simpatisan dan kader Partai Perindo memadati areal Pura Gunung Kawi, Tampaksiring, Gianyar untuk mengikuti upacara pasupati Bendera Partai Perindo yang digagas DPW Partai Perindo Bali serangkaian acara konsolidasi dan sosialisasi kader partai. Bahkan, Ketua DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama dengan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq dan Bendahara Umum Henry Suparman turut langsung menyaksikan dan mengikuti upacara pasupati Bendera Partai Perindo.

Kegiatan tersebut mendapat protes keras dari Peradah Bali yang mengatakan jika acara yang juga dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Perindo seluruh Bali tersebut tak pantas dilakukan di areal tempat suci (Pura-red). Hal tersebut, karena tempat ibadah tak sepantasnya dijadikan "Panggung Politik".

“Upacara Pasupati Bendera Partai Perindo yang difasilitasi oleh DPW Partai Perindo Bali tak beretika, tak pantas, dan tak elok menggunakan ruang suci dan sakral tempat ibadah dalam hal ini Pura Gunung Kawi sebagai “panggung” kontestasi politik terselubung apapun alasannya. Apalagi hanya untuk mencari simpati publik,” kata Ketua DPP PERADAH Bali, Ida Ayu Made Purnamaningsih, S.Sos.H  didampingi Sekretaris, Komang Agus Widiantara, S.Sos.H dalam siaran pers pernyataan sikapnya, Rabu (26/4).

 Ia mengatakan adapun yang melatarbelakangi keberatan tersebut yakni Pura Gunung Kawi yang terletak di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar merupakan salah satu pura Dang Kahyangan yang disucikan oleh umat Hindu tak hanya bagi umat di Gianyar tapi di seluruh Bali.

“Pura ini dibangun untuk pemujaan para dewa terutama dewa wisnu sekaligus jejak peradaban Rsi Markandeya dalam menyebarkan agama Hindu,” jelasnya.

Sampai Saat ini pura ini ditujukan untuk kegiatan dan aktivitas upacara keagamaan, bukan untuk kegiatan lainnya. Apalagi bersifat politik praktis.

“Kami menyayangkan para kader Perindo di Bali pada kegiatan tersebut yang nota bene sebagain besar adalah umat Hindu. Seyogianya, sebagai tuan rumah, lahir, tinggal dan hidup di Bali paham mengenai kearifan lokal, kultur dan spirit Bali. Namun, dari kegiatan yang digelar seolah tak bisa membedakan antara aktivitas keagamaan dan politik, rasionalitas, akal sehat, dan nalar luntur hanya untuk membangun pencitraan dan eksistensi Parpol,” katanya.

Lebih jauh disebutkan, penggunaan istilah pasupati pada bendera partai juga kurang pantas. Menurutnya, Pasupati indentik dilakukan pada sarana, perangkat spiritual atau tempat yang disucikan oleh umat Hindu di Bali.

“Pasupati memiliki makna mistisme yang mendalam. Sarat dengan nilai kearifan lokal dan spiritualitas di Bali. Pasupati menekankan proses sakralisasi sebuah benda sehingga memiliki keuatan magis atau supranatural. Apa yang dilakukan oleh Partai Perindo tentu diluar pada lazimnya. Kami nilai ini sebagai sebuah pelecehan spiritual atas simbol agama Hindu karena memanfaatkan ruang tempat suci untuk tujuan politis,” ujarnya.

Pihaknya mendesak agar DPW Partai Perindo Bali meminta maaf kepada umat Hindu di Bali khususnya Gianyar karena telah menggunakan Pura Gunung Kawi sebagai “aktivitas” politik yang tak lain telah melecehkan simbol dan tempat ibadah agama Hindu. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta PHDI Bali untuk memberikan peringatan keras dan tegas kepada DPW Partai Perindo Bali atas aktivitas yang tak seharusnya dilakukan di tempat ibadah.

“Meminta kepada PHDI Bali agar menghimbau kepada seluruh parpol di Bali/Ormas/Kelompok masyarakat agar tidak memanfaatkan tempat suci untuk kepentingan politik praktis, meskipun dalam bentuk/kemasan apapun,” katanya.

Bukan itu saja, pihaknya meminta kepada PHDI Bali menghimpau kepada para bendesa adat, prajuru adat, para rohaniawan Hindu, tokoh masyarakat agar berhati-hati/selektif kepada siapapun yang memanfaatkan pura untuk tujuan politis.

”Kami minta aparat untuk menindak tegas jajaran pengurus DPW Partai Perindo Bali sesuai dengan UU yang berlaku,” jelasnya.