Pusat Apresiasi Raperda RPJMD Provinsi Bali

Jakarta, Dewata News. Com - Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Ir. Muhammad Hudori, M.Si, mengapresiasi revisi Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. 

“Saya mengapresiasi dan terimakasih kepada Pemda Bali, usulan RPJM yang dilakukan hari ini betul-betul baru, kalau dilihat revisi-revisi yang sudah masuk, ini sudah mengakomodir penyelarasan sesuai RPJMN, peraturan perundangan, dan lainnya,” ujarnya saat Rapat Evaluasi membahas Rancangan Perda Bali No. 1 Tahun 2014, tentang RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018, di Ruang Rapat Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Jumat (17/3).

Menurutnya Raperda Bali yang dievaluasi ini substansinya sudah melebihi dari daerah lainnya. Pihaknya menggidentifikasi setidaknya ada tiga kategori rancangan RPJMD yang sudah dievaluasi, yaitu masih pola lama, ada yang pola pilkada, dan pola yang sama sekali baru. Dan Raperda Bali masuk dalam kategori ketiga.

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, Putu Astawa menambahkan perubahan Perda RPJMD ini merupakan amanat Undang-undang, adanya pergeseran kewenangan dan juga karena adanya pergeseran urusan. Selain itu dengan adanya perkembangan perhitungan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi Bali dan pada akhirnya berpengaruh pada capaian target-target makro, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya.

“Oleh karena itu kesemuanya ini harus kita sesuaikan dengan kondisi riil yang ada di Bali,” kata Putu Astawa. Persyaratan sebuah Perda harus dilakukan verifikasi oleh Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, dimana Ranperda RPJMD ini dievaluasi dan dikritisi oleh kementerian terkait lainnya, terutama keselarasannya dengan perencanaan pusat. “Pada dasarnya perencanaan itu harus bersinergi, karena di pusat sendiri punya RPJMN, ada target-targetnya termasuk target yang dibebankan kepada Provinsi Bali,” tambahnya.

Di bagian lain, paparan Putu Astawa mengenai capaian-capaian program Bali Mandara membuat kagum peserta rapat. Pasalnya menjawab pertanyaaan salah satu perwakilan kementerian tentang ketenagakerjaan, peserta rapat mengapresiasi capaian angka pengangguran di Bali yang hanya 1,7 persen jauh lebih baik dari angka pengangguran nasional. Demikian juga dengan program lainnya seperti SMA Bali Mandara, Simantri, Pendidikan yang sudah sejalan dengan program Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Capaian lainnya seperti dijelaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali, Ketut Wija adanya program pembekalan para mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan dengan tujuan apabila sudah lulus kuliah diharapkan akan langsung mampu membuka lapangan kerja sendiri. Jaminan sosial bagi pekerja di Bali mendapat penghargaan terbaik nasional. Terkait sertifikasi ketenagakerjaan Wija menjelaskan saat ini sudah ada sebanyak 124 ribu tenaga pariwisata dan konstruksi sudah tersertifikasi dan sertifikasi ketenagakerjaan di Bali merupakan tertinggi nasional.