Denpasar, Dewata News. Com - Guna memantapkan pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk dan berjalan selama ini, maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Inspektorat Pemprov Bali yang merupakan bagian dari tim UPP Provinsi Bali perlu untuk melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk kesamaan tindak dalam penugasan di lapangan. Demikian terungkap dalam pengarahan Wakil Ketua Pelaksanaan Saber Pungli Provinsi Bali Ketut Teneng, pada acara Forum Group Disscusion bertempat di Ruang Rapat Sabha Mandara, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, pada Selasa (21/03).
Lebih lanjut, Ketut Teneng yang juga menjabat sebagai Inspektur Provinsi Bali mengakui bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas UPP tersebut masih terdapat beberapa permaslahan diantaranya; Penanganan pengaduan masyarakat masih banyak yang belum ditindak lanjuti, Belum seragamnya administrasi dan sistem pelaporan, Gerakan tim pokja masih belum solid, hal ini dikarenakan adanya tugas pokok fungsi yang harus dilaksnakan serta Belum sinerginya antar Pokja dan juga antar UPP Prov/Kab/Kota. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan seluruh tim UPP untuk duduk bersama dalam singkronisasi tentang pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bali dan UPP Kabupaten/ Kota, sehingga efektifitas pelaksanaan tugas dilapangan dapat diwujudkan dengan baik.
Dalam memantapkan hal itu, maka dalam pelaksanaan FGD kali ini akan dilakukan beberapa pembahasan materi seperti upaya penyeragaman administrasi UPP Provinsi dan Kab/Kota, mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat sampai kepada penyerahan berkas perkara serta sinergitas hubungan tata cara kerja sesama kelompok kerja dan antar kelompok kerja. Seluruh materi akan dibahas pada masing-masing kelompok kerja sesuai dengan tupoksinya, dimana telah dibentuk 5 Pokja diantaranya Unsur Pimpinan, Unsur Intelejen, Unsur Pencegahan, Unsur Penindakan dan Unsur Yustisi. Menurutnya, hasil diskusi itu merupakan kesepakatan masing-masing kelompok diskusi, yang kemudian dibuatkan rencana aksi, yang akan dilaksanakan mulai bulan April 2017. "Saya harap dengan kegiatan FGD ini kedepannya dapat meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas UPP Kab/Kota dilapangan baik dari sistem pelaporan yang cepat dan akurat maupun efektifitas dalam pelaksanaan tugas, terutama bagaimana tim UPP ini bisa melakukan pencehagan dengan baik di wilayahnya masing-masing", pungkasnya.
Acara yang dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Bali, Polda Bali serta para pengurus Tim Saber Pungli Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dalam kesempatan itu langsung melakukan diskusi dengan masing-masing Pokja guna membahas materi dan isu yang sedang berkembang.
Lebih lanjut, Ketut Teneng yang juga menjabat sebagai Inspektur Provinsi Bali mengakui bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas UPP tersebut masih terdapat beberapa permaslahan diantaranya; Penanganan pengaduan masyarakat masih banyak yang belum ditindak lanjuti, Belum seragamnya administrasi dan sistem pelaporan, Gerakan tim pokja masih belum solid, hal ini dikarenakan adanya tugas pokok fungsi yang harus dilaksnakan serta Belum sinerginya antar Pokja dan juga antar UPP Prov/Kab/Kota. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan seluruh tim UPP untuk duduk bersama dalam singkronisasi tentang pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bali dan UPP Kabupaten/ Kota, sehingga efektifitas pelaksanaan tugas dilapangan dapat diwujudkan dengan baik.
Dalam memantapkan hal itu, maka dalam pelaksanaan FGD kali ini akan dilakukan beberapa pembahasan materi seperti upaya penyeragaman administrasi UPP Provinsi dan Kab/Kota, mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat sampai kepada penyerahan berkas perkara serta sinergitas hubungan tata cara kerja sesama kelompok kerja dan antar kelompok kerja. Seluruh materi akan dibahas pada masing-masing kelompok kerja sesuai dengan tupoksinya, dimana telah dibentuk 5 Pokja diantaranya Unsur Pimpinan, Unsur Intelejen, Unsur Pencegahan, Unsur Penindakan dan Unsur Yustisi. Menurutnya, hasil diskusi itu merupakan kesepakatan masing-masing kelompok diskusi, yang kemudian dibuatkan rencana aksi, yang akan dilaksanakan mulai bulan April 2017. "Saya harap dengan kegiatan FGD ini kedepannya dapat meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas UPP Kab/Kota dilapangan baik dari sistem pelaporan yang cepat dan akurat maupun efektifitas dalam pelaksanaan tugas, terutama bagaimana tim UPP ini bisa melakukan pencehagan dengan baik di wilayahnya masing-masing", pungkasnya.
Acara yang dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Bali, Polda Bali serta para pengurus Tim Saber Pungli Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dalam kesempatan itu langsung melakukan diskusi dengan masing-masing Pokja guna membahas materi dan isu yang sedang berkembang.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com