Badung, Dewata News. Com - Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan memiliki potensi bahari yang sangat besar. Hal ini mengingat 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Laut yang begitu luas serta kekayaan alam yang terkandung didalamnyamerupakan potensi ekonomi dan ekologi yang sangat besar bagi Indonesia. Namun sebaliknya, potensi kerusakan alam yang mungkin ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan juga dapat menjadi ancaman dalam keberlanjutan pembangunan.
Saat ini berbagai permasalahan seperti pencemaran laut akibat industrilisasi, emisi karbon akibat polusi zat kimia sampah plastik, perubahan iklim serta penangkapan ikan secara illegal menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut. Ancaman ini butuh perhatian serta aksi nyata baik dari Pemerintah maupun dukungan masyarakat dan berbagai pihak untuk dapat menanggulanginya. Untuk itu sangat dibutuhkan komitmen bersama untuk membangun sektor maritim.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat menjadi pembicara dalam acara World Ocean Summit (WOS) 2017 di Hotel Sofitell, Nusa Dua Badung, Kamis (23/2).
"Pembangunan maritim yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem samudera amatlah penting, Pemerintah Indonesia telah dan akan terus melakukan pembangunan kemaritiman berkelanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis nasional di bidang maritim," imbuhnya.
Dalam forum yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan serta Mentri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wapres Jusuf Kalla juga menyampaikan dengan kondisi negara Indonesia yang terdiri dari beribu kepulauan baik besar maupun kecil perlu dibangun sarana transportasi penghubung antar pulau yang salah satunya dilakukan dengan melakukan pembangunan tol laut.
Langkah ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian daerah pesisir dan mempermudah arus barang antar pulau. Semua pembangunan infrastruktur tersebut tentu saja dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian daripada ekosistem laut.
“Pembangunan ekonomi jangan sampai mengesampingkan kelestarian ekosistem,“ pungkasnya.
Terkait dengan penegakan hukum di laut, baik terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tanpa aturan (IUU Fishing), maupun kejahatan transnasional lainnya, Wapres menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang tegas terhadap tindakan tersebut. Diakhir sambutannya, Jusuf Kalla menggarisbawahi pentingnya kemitraan global dan kerjasama internasional seperti pengembangan mekanisme keuangan yang inovatif, serta pengembangan penelitian dan peningkatan kapasitas masyarakat mengenai kelautan, serta mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan keberadaan sumber daya untuk keberlangsungan generasi selanjutnya.
Sementara itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan WOS 2017. Pastika berharap pertemuan ini dapat digunakan sebagai ajang diskusi, salingbertukar pikiran sehingga menghasilkan keputusan maupun komitmen penting dalam upaya pelestarian ekosistem laut.
“Laut merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi umat manusia, saya harap dengan forum ini potensi laut akan dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan umat manusia,” imbuhnya.
WOS 2017 dilaksanakan dari tanggal 22-24 Februari 2017 dan diikuti sekitar 400 peserta baik dari pemerintahan, industri, organisasi multilateral, akademika, serta komunitas masyarakat untuk membahas isu-isu terkait masa depan samudera melalui dialog yang konstruktif dan solutif.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com