Pastika Minta Pemkab Karangasem Fokus Pada Program Pengentasan Kemiskinan dan Klungkung Tertibkan Akomodasi Pariwisata

Karangasem, Dewata News. Com - Masih tingginya tingkat angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem yang berkisar di angka 7.44 % di Tahun 2015 jauh diatas tingkat kemiskinan Provinsi Bali yang berkisar diangka 4,15 %, membuat Kabupaten inimenempati posisi teratas angka kemiskinannya dibanding 8 kabupaten/kota lainnya  di Bali. 

Untuk itu   Gubernur Bali menginstruksikan Jajaran Pemkab Karangasem untuk menyusun  program kerja yang   terfokus pada berbagai upaya pengentasan kemiskinan. 

Harapan tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Karangasem bertempat di Aula Kantor Camat Kubu, Karangasem, Rabu (11/1). 

Lebih jauh Gubernur menyampaikan, upaya pengentasan kemiskinan haruslah dimulai dengan merubah mindset atau pola  pikir para aparatur pemerintahannya / birokratnya  agar benar benar memprioritaskanpengalokasian anggaran pada program pengentasan  kemiskinan. Selain itu para aparatur juga harus menghilangkan pola pikir dilayani karena sesungguhnya aparatur negarahadir sebagai  pelayan masyarakat. 

"Pertama harus ubah mindset  bahwa pemerintah itu melayani masyarakat bukan dilayani dan memiliki tugas mensejahterakan masyarakat. Fokuskan program pada berbagai upaya pengentasan kemiskinan, cari akar permasalahan, data siapa yang masih miskin, dimana letaknya, apa penyebabnya dan carikan solusi untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Semua harus fokus , kerja keras dan kerahkan segala daya dan upaya fokus pada kemiskinan, " imbuhnya. 

Dalam kesempatan tersebut ,Gubernur Pastika yang didampingi oleh Wagub Sudikerta, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Bali , Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa dan dihadiri para camat, kepala desa serta jajaran Pemkab Karangasem, orang nomor satu di Bali ini secara khusus   menginstruksikan para Kepala Desa agar bekerja secara jujur dan bersungguh-sungguh sungguh dalam melakukan verifikasi data tentang warganya yang masih miskin dan khususnya data warga yang  memerlukan bantuan bedah rumah, terlebih  dalam data yang diterima dari BPS per tahun 2015 masih ada sekitar 568 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Karangasem dan angka tersebut bisa saja bertambah atau berkurang  sehingga data perlu diverifikasi kembali agar   benar benar valid. 

"Saya mau kasi pekerjaan rumah buat para kepala desa, saya minta kepala desa melakukan verifikasi data terhadap warganya yang memerlukan bedah rumah, lakukan by name dan by address. Berikan data yang sesungguhnya , jangan coba coba melakukan manipulasi data karena hal tersebut tergolong tindakan korupsi, " pungkasnya.

Sementara itu  Bupati Karangasem Mas Sumatri dalam laporan evaluasi program pembangunan Karangasem menyampaikan bahwasannya berbagai program telah dilakukan oleh Pemkab Karangasem dan jajarannya dalam upaya mengantarkan masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan, diantaranya dengan melakukan bedah rumah, penanganan gepeng, serta bantuan pada penyandang disabilitas. Disamping itu Bupati Sumatri juga menyampaikan bahwasannya Kabupaten Karangasem telah menerima berbagai bantuan  sebagaibentuk dari sinergitas Pemprov dan Pemkab, diantaranya berupa   bantuan Simantri sebanyak 82 Gapoktan, Gerbangsadu di 54 desa dan bantuan bedah rumah hingga akhir 2016 sebanyak 7 933 unit.  

Kedepannya Bupati Karangasem berharap sinergitas yang terbentuk antara Pemprov dan Pemkab akan semakin meningkat   mengingat masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan diantaranya penanganan rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih cukup banyak,kurangnya infrastruktur dasar, akses barang dan jasa belum menjangkau seluruh Karangasem, masih tingginya angka kemiskinan dan masih rendahnya angka  Indek Pembangunan Manusia ( IPM ) serta masih adanya permasalahan sosial gepeng.

Pada hari yang sama, Gubernur beserta rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Klungkung yang bertempat di Balai Budaya. Dihadapan jajaran Pemkab Klungkung, Pastika menekankan agar Pemkab lebih melakukan pengawasan secara ketat terkait pembangunan sarana akomodasi pariwisata seperti villa-villa tidak berijin yang dibangun di areal Nusa Penida, agar tercipta ketertiban para pelaku pariwisata dalam menaati peraturan daerah seperti pembayaran pajak. 

Disamping itu, Pastika juga mengingatkan   Pemerintah Daerahyang ada di masing-masing Kabupaten/Kota, agar mengintegrasikan program-program pembangunanya dengan program Provinsi maupun Pusat. Mengingat, capaian angka yang diperoleh oleh Provinsi merupakan resultan yang terjadi di Kabupaten/Kota, sehingga tercipta pembangunan  yang berkelanjutan. 

Selanjutnya, Bupati Klungkung Nyoman Nyoman Suwirta menyampaikan beberapa usulan terkait program pembangunan Pemkab. Klungkung, seperti dukungan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, pengembangan pelayanan air bersih, tambahan sharing pendanaan untuk premi JKN untuk 118.298 jiwa, dukungan pembangunan gedung rawat inap interna dan menular di RSUD Klungkung, serta usulan pembangunan infrastruktur lainnya.