Made Metra : Dalam Pilkada, Jangan Hanya Menjadi "Papan Begesting"

Buleleng,Dewata News.com — Dalam dialog interaktif seorang penelpon yang aktif mengeluh, dalam sistem politik kita kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat. Tetapi setelah rakyat memilih, rakyat tidak dapat berbuat apa apa. Keluhan penelpon itu mengkonfirmasi pernyataan seorang Antropolog di Singaraja bahwa dalam perpolitikan kita rakyat sering menjadi "Papan Begesting" dalam arti setelah suaranya digunakan untuk mencapai tujuan dalam pemilu, rakyat sering tidak diperhatikan lagi.

 

Pengamat politik Dr. Gede Made Metera ketika membedah  "Peran Serta Pemilih dalam menentukan Kepala Daerah" melalui media elektronik pemerintah di Singaraja mengisyaratkan rakyat kalau tidak ingin hanya menjadi "Papan Begeating" harus menjadi pemilih yang cerdas dan rasional dengan mendasarkan pada program kerja calon, kompetensi dan rekam jejak calon sebagai bahan pertimbangan menentukan pilihan.

 

Isyarat itu dilontarkan Gede Made Metera menanggapi keluhan seorang warga pemilih, bahwa dalam sistem politik di Indonesia kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat. Tetapi setelah rakyat memilih, rakyat tidak dapat berbuat apa apa.

 

Keluhan warga pemilih itu mencuat mengkonfirmasi pernyataan seorang Antropolog di Singaraja, bahwa dalam perpolitikan rakyat sering menjadi "Papan Begesting" dalam arti setelah suaranya digunakan untuk mencapai tujuan dalam pemilu, rakyat sering tidak diperhatikan lagi.

 

Menurut Made Metera, siapapun calon terpilih itulah pemegang kedaulatan rakyat dan menjadi pemimpin untuk semua golongan. Semua lapisan masyarakat menjadikannya sebagai pemimpin, mendukung dan mengontrolnya.

 

”Jadi peran rakyat tidak selesai setelah pemilihan. Tidak sekedar "Papan Begesting" setelah membentuk struktur bangunan, tidak berguna lagi,” kata Made Metera.

 

Menurut MadeMetera, yang dapat dilakukan rakyat setelah pemilihan pemimpin daerah adalah, ikut serta melalui musrenbang RPJMD agar visi misi calon yang sudah dipilih betul dituangkan dalam RPJMD. Selànjutnya RPJMD benar-benar dijabarkan setiap tahun menjadi RKPD, rakyat melalui perwakilannya dapat ikut dalam musrenbang RKPD.

 

Bahkan, lanjut Made Metera, pelaksanaan RKPD juga dapat dikontrol oleh rakyat, baik secara langsung, melalui pers, maupun melalui wakil-wakil rakyat di DPRD. Dengan demikian peran rakyat tidak berhenti saat pemilu saja.

 

”Persoalannya, apakah rakyat mampu melaksanakan peran itu? Sistem dan mekanisme sudah menyediakan peluang,” imbuhnya. (DN ~ TiR).