Gubernur Pastika Targetkan Bedah Rumah Tuntas Tahun Ini

Denpasar, Dewata News. Com - Memasuki tahun 2017, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi perhatian lebih serius pada program bedah rumah yang merupakan instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pastika manargetkan bedah rumah dapat dituntaskan tahun ini sehingga nantinya tak ada lagi krama Bali yang tinggal di rumah tak layak huni. Tekad Gubernur Pastika tersebut diutarakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH yang ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

Lebih jauh Dewa Mahendra mengurai, sejak awal pelaksanaan Program Bali Mandara, bedah rumah menjadi salah program unggulan dan prioritas. Hingga tahun 2016, Pemprov Bali telah menuntaskan 10.468 bedah rumah yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Bali juga bersinergi dengan kalangan pengusaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan telah menyumbang 1.273 unit bedah rumah. 

Tak hanya itu, bedah rumah dilaksanakan pula oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten. 

"Sehingga kalau ditotal, kita telah berhasil membangun 22.164 unit bedah rumah bagi keluarga kurang mampu," terangnya.  

Meski jumlahnya telah melampaui estimasi awal yang diperkirakan di kisaran 20 ribu, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 menyebut masih ada 1.682 rumah tak huni yang butuh perbaikan melalui program bedah rumah. Berpedoman pada data BPS, Gubernur Pastika bertekaddapat merampungkan bedah rumah pada tahun anggaran 2017. Namun untuk memuluskan agenda itu, dia membutuhkan data detail by name dan by address Rumah Tangga Sasaran (RTS) diProvinsi Bali yang belum memiliki rumah layak huni. Mengingat data detail by namedan by address hanya bisa dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Pastika pun tak segan-segan turun tangan untuk memperoleh data dimaksud. 

Tak berhenti sampai di sana, setelah mengantongi data by name dan by address, Gubernur Pastika langsung menginstruksikan agar dilakukan validasi data mengingat data tersebut didasari hasil survei tahun 2015. Sebab bisa jadi, dalam kurun waktu berjalan, sejumlah RTS yang terdata telah memperoleh bantuan bedah rumah. 

Guna memastikan proses validasi data berjalan dengan baik, dalam beberapa pekan terakhir, Pastikadidampingi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengintensifkan kunjungan lapangan, terutama ke sejumlah desa dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi.

Sementara itu, guna mewujudkan komitmen Gubernur Pastika, pada tahun 2017 ini Pemprov Bali melalui Dinas Sosial mengalokasikan anggaran untuk merampungkan 1.100 unit bedah rumah. 1.000 unit diperuntukkan bagi RTS berdasarkan basis data terpadu BPS yang telah diverifikasi Dinsos Bali. 

Sementara 100 unit diperuntukkan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  yang dipasung. Sejalan dengan proses validasi dan verifikasi data, jika dalam penyisiran masih ditemukan RTS dengan rumah tak layak huni, maka nantinya akan dibantu pada APBD Perubahan. Dewa Mahendra berharap dukungan seluruh komponen untuk mengawal penuntasan program bedah rumah dan penurunan angka kemiskinan.

Optimalkan Gerbangsadu dan Dana Desa

Selain bedah rumah, Pemprov Bali melalui OPD terkait jugamengoptimalkan program lainnya dalam upaya menekan angka kemiskinan. "Setelah kebutuhan rumahnya terpenuhi, kita perlu jamin peningkatan kesejahteraan mereka dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan potensi wilayah di mana mereka tinggal," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ir. Ketut Lihadnyana,M.M.A yang ditemui secara terpisah.

Salah satu upaya Pemprov untuk menggerakkan ekonomi kreatif di wilayah pedesaan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Bali Mandara (Gerbangsadu Bali Mandara/GSM). 

Saat ini, ujar Lihadnyana, Pemprov telah membentuk 217 unit GSM di desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan. Untuk itu, pihaknya mendorong penguatan pola pendampingan yang ada di desa, kecamatan hingga kabupaten. Lebih dari itu, Lihadnyana berpendapat perlunya keterpaduan antar sektor dan antar wilayah agar seluruhnya lebih fokus pada satu target dan sasaran yaitu menekan angka kemiskinan.

Sejalan dengan optimalisasi Program GSM, pihaknya juga mengawal pemanfaatan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Pemprov Bali akan memastikan dana tersebut digunakan untuk membiayai program yang berkaitan dengan upaya membangkitkan perekonomian di wilayah pedesaan. "Kita arahkan agar dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016," imbuhnya. 

Kata Lihadnyana, peraturan tersebut antara lain mengamanatkan para kades/perbekel selaku penanggung jawab pemanfaatan anggaran agar senantiasa melibatkan tenaga kerja lokal serta mengutamakan sarana dan prasarana yang bersumber dari desa setempat. Dengan demikian, dana desa yang dikucurkan tak salah sasaran dan dipastikan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Pada bagian lain, Lihadnyana juga menginformasikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan validasi data RTS atau rumah tangga miskin agar nantinya dapat diperoleh data by name dan by address. Untuk itu, dia minta perangkat desa, perbekel dan tokoh masyarakat memberikan data riil yang menggambarkan kondisi sesungguhnya. Dia mengingatkan agar tak ada lagi modus menaikkan data RTS hanya karena berorientasi mendapat bantuan. Perbekal dan perangkat desa harus merubah mindset, karena kinerja mereka bukan ditentukan banyaknya bantuan yang diterima masyarakatnya. “Kinerja perbekel dan perangkat desa ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat menurunkan angka kemiskinan. Karena turunnya angka kemiskinan merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah. Ingat, membuat orang menjadi miskin itu adalah dosa,” pungkasnya.