Gubernur Pastika Minta Jajarannya Gerak Cepat

Denpasar, Dewata News. Com - Memasuki awal tahun 2017 yang bertepatan dengan hari pertama masuk kerja, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengumpulkan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemprov Bali secara khusus di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (3/1). 

Dalam rapat yang turut juga dihadiri juga oleh Wagub Sudikerta, Pastika meminta agar jajarannya untuk mengevaluasi kembali capaian-capaian program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 yang belum tercapai. Apalagi dia menambahkan jika waktu efektif untuk mencapai target tersebut ada di tahun 2017 ini saja karena  tahun 2018 sudah akan disibukkan dengan perhelatan Pilkada. 

“Jadi waktu efektif kita ya tahun ini saja, maka saya tekankan jajaran untuk bergerak lebih cepat, efektifkan waktu sebaik mungkin kejar apa yang belum tercapai dan pertahankan bahkan tingatkan apa yang telah kita capai,” tegasnya.

Menurut orang nomor satu di Bali ini, program Bali Mandara Jilid 1 dan 2 merupakan landasan pembangunan Bali sehingga setelah berakhirnya program Bali Mandara Jilid 2  pembangnunan Bali sudah bisa lepas landas. 

“Saya harapkan pembangunan Bali ke depan bisa lepas landas karena sebelumnya telah dibuatkan landasan yang kokoh melalui Program Bali Mandara Jilid 1 dan 2,” imbuhnya. 

Landasan yang kokoh sesuai dengan visi misi program Bali Mandara melalui pengentasan kemiskinan dan pegangguran, penciptaan lapangan kerja serta masalah pendidikan dan kesehatan. Periode berikutnya, kata Pastika, hanya fokus tingkatkan kualitas segala hal yang telah dicapai. 

Lebih lanjut, Pastika menginginkan agar angka kemiskinan di Bali bisa berkurang pada periode berikutnya. Meskipun, tambahnya, angka kemiskinan di Bali sudah lebih sedikit dari rata-rata Nasional, namun Ia tidak ingin berpuas diri, bahkan Ia berharap periode berikutnya angka kemiskinan bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan hingga nol.

Selain itu, ada beberapa prioritas juga yang mesti dikerjakan tahun ini, seperti merampungkan proses peralihan kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi serta integrasi JKBM ke JKN yang perlu pengawalan yang serius, perbaikan  infrastruktur, serta pembangunan infrastruktur baru seperti yang telah dimasukkan dalam RPJMD.