Songsong Pilgub 2018, Pastika Ingatkan KPU Waspadai Potensi Kecurangan

Denpasar, Dewata News. Com - Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mendatang, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewaspadai potensi kecurangan. Dalam melaksanakan tahapan Pilgub, jajaran komisioner KPU Provinsi Bali diwanti-wanti  agar tidak memihak, menerima sogokan berupa uang dan jangan mau ditekan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini Partai Politik. 

Penegasan itu disampaikan Pastika saat membuka Sosialisasi Persiapan Menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (16/12).

Lebih jauh dia menambahkan, jajaran penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu memegang peran dan memikul tanggung jawab berat serta berisiko. 

“Namun yang harus dipahami adalah tugas yang mereka emban sangat mulia.   Kualitas pemimpin yang terpilih nanti akan sangat ditentukan oleh kinerja badan penyelenggara pemilu,” ujarnya. 

Karena itu, dia mengingatkan jajaran KPU bekerja serius dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan Pilgub. Terlebih, biaya yang dikeluarkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini jumlahnya tak sedikit. 

“Ingat, uang itu adalah uang rakyat dan setiap rupiahnya harus dipertangungjawabkan,” ujarnya seraya minta jajaran KPU mengedepankan prinsip efisiensi.

Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengingatkan masyarakat agar jangan  apatis terhadap pelaksanaan Pilgub. 

“Ini agenda penting untuk menentukan sosok pemimpin Bali. Ingat, jangan remehkan peran seorang pemimpin,” ucapnya. 

Menurut Pastika, dengan kewenangan yang dimiliki, seorang pemimpin dapat membawa rakyatnya menuju gerbang keemasan. Sebaliknya jika seorang pemimpin menyalahgunakan kewenangannya, dia berpotensi membawa rakyatnya ke jurang kehancuran. Mengingat pentingnya peran seorang pemimpin, maka proses pemilihannya harus benar-benar dikawal dengan baik. Dengan peran aktif dan keseriusan semua pihak, Pastika berkeyakinan ajang demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang dapat melahirkan sosok pemimpin terbaik bagi Bali. 

“Pemimpin yang mampu membangun Bali dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kita semua bertanggungjawab untuk mewujudkan Pilgub yang aman, lancar, jujur dan demokratis,” urainya.

Guna mewujudkan harapan itu, Gubernur Pastika mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang digagas oleh KPU Provinsi Bali. Dia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pihak penyelenggara yaitu KPU Bali, Partai Politik, Calon Kandidat serta semua komponen masyarakat yang terlibat, termasuk instansi pemerintah dan TNI/Polri. Sosialisasi ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman di kalangan semua pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan Pemilukada. Untuk itu, Pastika berharap kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai ketentuan hukum serta berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilgub 2018. 

“Agar setiap isu yang berkembang tak sampai menyesatkan masyarakat,” imbuhnya. 

Pastika juga berpendapat kalau kegiatan sosialisasi dapat mencegah potensi konflik yang rentan terjadi selama tahapan pemilihan kepada daerah.

Pada bagian lain, Gubernur Pastika juga memberi pemahaman tentang perbedaan black campaign dan negative campaign. 

“Kalau black campaign itu sangat dilarang karena mengandung unsur fitnah, tetapi kalau negative campaign justru dibutuhkan karena menginformasikan track recordnegatif kandidat yang didasari fakta dan data,” katanya. 

Hal itu menurutnya akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. 

“Jadi para kandidat harus rela sisi negatifnya diungkap, asalkan sesuai fakta,” imbuhnya.

Pembukaan sosialisasi Pilgub 2018 juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Bali IGB Alit Putra, Ketua KPU Bali Dewa Made Wiarsa Raka Sandi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bali. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, Ormas dan Parpol itu diisi paparan materi dari KPK, Ombudsman, Bawaslu dan KPU Pusat.