Kejar Indeks Keuangan, Presiden Jokowi Perintahkan Bantuan Sosial Tidak Diberikan Tunai

Jakarta, Dewata News. Com - Meskipun sudah 71 tahun merdeka dan Indonesia sudah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, ternyata indeks keuangan inklusif Indonesia masih di tingkat 36% berdasarkan data 2014.

“Artinya, masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan, layanan perbankan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11) pagi.

Presiden menegaskan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum mempunyai tabungan serta sulit mendapatkan akses kepada pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan.

Untuk itu, pemerintah memasang target pada 2019 indeks keuangan inklusif mencapai 75%.

“Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada seluruh menteri, sekarang bantuan-bantuan sosial tidak boleh diberikan secara tunai. Harus masuk kepada sistem keuangan, kepada banking system, pada sistem perbankan kita,” tegas Presiden.

Presiden juga berharap kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar bantuan-bantuan sosial yang jumlahnya juga triliunan itu bisa dilakukan melalui sistem keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia.

“Karena ini juga merupakan jumlah yang tidak sedikit. Kalau nanti semua gubernur, bupati, wali kota semuanya melakukan ini, ini akan melonjakkan target yang kita tentukan,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta agar petani, nelayan, buruh, dan usaha-usaha mikro diajak semua untuk masuk ke sistem keuangan Indonesia sehingga juga akan menambah jumlah persentase indeks keuangan inklusif itu.

“Kalau ini kita lakukan, nantinya kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi. Stabilitas sistem keuangan kita akan baik. Enggak usah pinjem-pinjem uang ke luar,” tutur Presiden seraya menambahkan, sekarang ini masih banyak masyarakat yang menyimpan uang di bawah kasur, bantal, dan tikar serta dalam lemari.

SNKI yang pagi ini diluncurkan oleh Presiden merupakan sebuah cara komprehensif yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia. Strategi tersebut disusun pemerintah melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kementerian Keuangan. Terdapat 6 pilar dalam SNKI tersebut, yakni edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.

Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, serta pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, dan gubernur seluruh Indonesia.