DPRD Bali Sepakati Rancangan APBD 2017 Provinsi Bali

Denpasar, Dewata News. Com - DPRD Provinsi Bali telah menyepakati rancangan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017 yang diajukan Pemprov Bali, kesepakatan tersebut diambil pada saat melakukan rapat gabungan antara DPRD Provinsi Bali dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang turut didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun beserta jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Bali membahas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2017  dan Raperda tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dilaksanakan di Ruang rapat gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Selasa(22/11).

“Saya kira semuanya sudah sepakat, semakin cepat semakin baik dan kita bisa segera mengeksekusi anggaran baru di tahun depan sehingga anggaran tersebut bisa lebih efektif saat digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Pastika yang dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kesepahaman para dewan walaupun sebelumnya sempat terjadi ketegangan terkait pembahasan rancangan APBD TA 2017. 

Terlebih dengan adanya perpindahan organisasi dan juga kewenangan sehingga perlu penyesuaian baru dalam penyusunan anggaran. Pastika juga mengungkapkan, walaupun sudah mencapai kesepakatan, pihaknya juga akan tetap melakukan evalusi terhadap program – program unggulan yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali, salah satunya yaitu program Trans Sarbagita. 

Pastika berjanji akan melakukan evaluasi pengkajian kembali mengingat banyaknya keluhan dari dewan yang menyatakan kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut. 

“Kita akan melakukan pengkajian ulang dan mengevaluasi program Trans Sarbagita tersebut, apakah masih perlu dilanjutkan atau tidak, supaya anggarannya tersebut tidak terbuang sia – sia,” tegas Pastika. 

Ia juga menjelaskan dalam rancangan APBD 2017 terdapat anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani yang jumlahnya sudah ditambah dibandingkan dari tahun sebelumnya, menurut Pastika hal tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban petani dan juga mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam upaya untuk mewujudkan Bali sebagai pulau organik. Kedepan Pemprov bali tidak hanya akan memberikan subsidi pupuk namun juga berencana akan mengembangkan distribusi pertanian yang saat ini merupakan masalah utama pertanian di Bali.

Sementara itu Ketua Pansus Ranperda APBD TA 2017 I Wayang Gunawan menyatakan selain program – program unggulan yang sudah diberikan kepada masyarakat miskin di Bali, ia menyarankan adanya anggaran bantuan lain berupa bantuan beras bagi masyarakat miskin khususnya yang sedang mengalami kekeringan atau paceklik. Menurutnya hal tersebut akan membantu mengurangi beban mereka saat mereka tidak bisa menghasilkan apa – apa dari pertanian atau yang lainnya. 

Selain itu, ia juga menilai program Trans Sarbagita yang menurutnya masih belum optimal sehingga sangat perlu untuk dilakukan evaluasi sehingga anggaran tiudak terbuang percuma. Berbeda dengan Ketua Pansus Ranperda LPD Nyoman Bakta menurutnya keberadaan LPD sangat sensitif jadi pihaknya saat ini sedang benar – benar melakukan peninjauan ke seluruh kabupaten di Bali. Ia mengungkapkan banyak hal yang harus benar – benar diperhatikan dan di dalami sebagai akibat dari adanya perubahan pertauran karena LPD tersebut sangat berkaitan dengan adat dan budaya di Bali. 

Permasalahan Joged Porno turut dibahas dalam rapat tersebut, menurut Nyoman Parta hal tersebut sangat mencederai kebudayaan Bali mengingat joged merupakan salah satu tarian bali yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh dunia. Oleh karena itu ia mengharapkan adanya tindakan tegas dari Pemprov untuk menuntaskan permasalahan tersebut. (DN - IrP)