Gubernur Pastika Siap Dukung Pemeriksaan Penyaluran Hibah dan Bansos Oleh BPK

Denpasar, Dewata News. Com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia segera melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Bali khususnya yang berkaitan dengan penyaluran hibah dan bansos serta belanja modal lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan  kesiapannya untuk mendukung pemeriksaan tersebut. 

Demikian disampaikan saat menerima audiensi tim pemeriksa dari BPK di Ruang Kerja Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa(11/10).

“Sebelumnya saya juga sudah tahu akan ada pemeriksaan ini, dan saya sudah siapkan dokumen – dokumen yang diperlukan dan juga kita akan dukung jika perlu melakukan peninjauan lapangan,” jelas Pastika yang merasa sangat terbantu atas diperiksanya penyaluran hibah dan bansos tersebut. 

Menurut Pastika, karena terlalu banyaknya proposal hibah dan bansos , ia mengaku kesusahan untuk melakukan pengawasan sehingga proses pemeriksaan ini diharapkan pemanfaatan dana hibah dan bansos bisa dilakukan dengan benar. Dan  jika ada permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditemukan sehingga penyaluran dananya dapat dipertanggung jawabkan. 

“Kalau ada yang mempermaikan dana tersebut saya harap tim, dari BPK ini menemukannya sehingga mereka bisa mempertanggung jawabkan dana tersebut, kita ngumpulin uang itu sangat susah, jadi saya sangat terima kasih atas bantuannya ini dan saya tidak keberatan,” tegas pastika. 

Pastika juga menyampaikan bahwa Pemprov Bali juga tengah mempersiapkan 1000 orang pegawai untuk melakukan pemeriksaan terhadap hibah dan bansos tersebut yang nantinya akan disebar ke seluruh Bali. 

“Kita bukannya mencari kesalahan mereka tapi kita meluruskan yang salah sehingga menjadi benar dan tidak terjadi masalah dikemudian hari,” imbuh Pastika.

Sementara itu Perwakilan Tim yang juga merupakan Pengendali Teknis ,Rahmat Wibowo ,menyampaikan bahwa pihaknya akan memeriksa selama 30 hari kedepan dengan fokus pemeriksaan pada dokumen hibah dan bansos serta belanja modal pada tahun 2015 dan 2016. Ia juga menyampaikan akan mengambil beberapa sampel SKPD yang memiliki anggaran cukup besar. 

Oleh karena itu ia memohon bantuan dan juga dukungan dari Pemprov Bali karena dalam pemeriksaan nanti selain pemeriksaan dokumen juga akan dilakukan pemeriksaan lapangan sehingga dukungan dari pihak – pihak terkait sangat dibutuhkan. 

Ia juga menyampaikan permintaan maaf mengingat Ketua Tim pemeriksa tidak bisa hadir langsung menghadap Gubernur di karenakan ada panggilan ke Jakarta. (DN - HuM)