Pastika Ingin Bali Punya Tempat Rehabilitasi Narkoba Lebih Representatif

Denpasar, Dewata News. Com - Gubernur Made Mangku Pastika berharap Bali punya tempat rehabilitasi bagi korbanpenyalahgunaan narkoba yang lebih representatif. Harapan tersebut disampaikannya saat menerima jajaran Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP)di ruang kerjanya, Senin (18/7). 

Terkait dengan harapannya itu, Pastika mengapresiasi rencana BNNPmembangun sebuah balai rehabilitasi dengan memanfaatkan aset milik Pemprov Bali. Pastika pun menawarkan dua alternatif lokasi yang bisa dipilih oleh pihak BNNP yaitu lahan Pemprov di Bangli yang merupakan bekas rumah sakit dan saat ini sudah tak digunakan lagi atau lahan bekas rumah dinas di Jalan Melati yang sebelumnya sempat digunakan sebagai kantor DPRD Badung. “Kalau yang di Bangli itu kan bangunannya sudah ada, jadi bisa direnovasi saja,” ujar dia. 

Dia berharap rencana BNNP dapat secepatnyaterlaksana mengingat makin mengkhawatirkannya ancaman bahaya narkotika. Selain rehabilitasi bagi korban,menurutnya langkah pencegahan juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam upaya memerangi narkotika. Terkait dengan upaya pencegahan, dalam kesempatan itu Gubernur Pastika juga mengapresiasi rencana deklarasi Barisan Anti Nakotika Indonesia (BANI) yang digagas sejumlah praktisi hukum dan pemerhati masalah sosial. Dia berharap, keberadaan BANI dapat membantu BNN dalam memerangi memutus mata rantai peredaran narkotika.

Menanggapi harapan tersebut, Direktur Penguatan Lembaga Rehablitasi Instansi Pemerintah BNNP Brigjen Pol. Ida Oetari Purnamasasi menjelaskan bahwa pihaknya telah meninjau dua lokasi yang ditawarkan Gubernur Pastika. Lahan di Jalan Melati menurutnya kurang representatif karena berada di tengah kota dan pemukiman serta tak memiliki ruang atau lapangan terbuka. “Memang aksesnya mudah kemana-mana, tapi kurang bagus buat para residen (sebutan bagi pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi,red),” ujarnya. 

Dia menilai, lahan Pemprov yang di Bangli lebih memungkinkan karena bangunannya sudah ada sehingga pihak BNNP hanya perlu melakukan renovasi dan tambahan sejumlah fasilitas. Guna merealisasikan rencana ini, pihaknya berharap agar Pemprov berkirim surat resmi ke BNNP yang nantinya menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Biro Umum BNNP Brigjen Pol. Budi Soesila, Kepala BNN Provinsi Bali I Putu Gede Suastawa, Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali Ketut Adiarsa, Kadis Sosial Nyoman Wenten, Karo Hukum Wayan Sugiada, Karo Humas I Dewa Gede Mahendra Putra serta penggagas deklarasi  BANI yaitu I Nyoman Baskara dan Ketut Ngastawa. (DN - HuM)