Jelang Tahun Ajaran Baru, Orang Tua Diminta Ikut Berpartisipasi Wujudkan Pendidikan yang Aman

Denpasar, Dewata News. Com - Jelang memasuki tahun ajaran baru para orang tua murid diminta untuk ikut berpartisipasi mewujudkan pendidikan yang aman, khususnya bagi para peserta didik  yang masih baru perlu mengenal lingkungan sekolahnya. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Wayan Susila dalam orasinya di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang dilaksanakan di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (03/7) pagi.

“Tanggal 11 Juli mendatang kita akan memasuki tahun ajaran yang baru. Seperti diketahui masalah di dunia pendidikan cukup tinggi, untuk hal tersebut kita mengajak para orang tua untuk. Saya menghimbau kepada para orang tua yang mempunya anak akan masuk ke sekolah baru untuk dihantarkan kesekolah dihari pertama. Hal ini agar para orang tua bisa mengenal para guru disekolah tersebut dan juga mengenal para orang tua siswa lainnya,” ujar Susila yang tampil pertama dalam orasi di PB3AS.

Dilanjutkan Susila, pemerintah melalui Permendikbud telah mengatur terkait dengan sitem pendidikan di Indonesia. Seperti halnya Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah. Aturan tersebut untuk mendorong agar sekolah dan juga pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan. Lingkungannya dimulai dari tindak kekerasan terhadap siswa, tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, terjadi dalam kegiatan sekolah yang digelar diluar wilayah sekolah hingga tawuran antar pelajar.

“Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai upaya penanggulangan tindak kekerasan di sekolah yang selama ini ditangani secara kasuistik atau hanya ketika ada kasus saja. Di tahun ajaran 2016-2017 ini, sekolah harus melaksanakannya. Saya juga minta kepada pihak sekolah dan semua pihak untuk melakukan deteksi dini terhadap tindak kekerasan yang terjadi di sekolah ataupun luar sekolah,” ujar Susila sembari mengajak semua pihak untuk bersama mengawal dan mengawasi peraturan menteri tersebut.

Ditambahkan Susila, pemerintah juga telah mengatur terkait dengan masa orientasi siswa (MOS) yang tertuang dalam Permendikbud No 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Pengenalan lingkungan sekolah meliputi kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib dan kegiatan pilihan dilakukan sesuai dengan silabus pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah dapat memilih salah satu atau lebih materi kegiatan pilihan pengenalan lingkungan atau melakukan kegiatan pilihan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah. 

Selain itu, Susila juga menyampaikan terkait dengan Permendikbud No 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam hal ini, sekolah diharapkan mengatur kegiatan-kegiatan baik ekstrakurikuler maupun non ekstrakurikuler. Diharapkan semua pihak ikut mendukung karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab semua pihak. Serta Permendikbud No 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

“Pastikan sekolah aman dan sehat. Diharapkan seluruh warga maupun tamu yang datang kesekolah untuk tidak merokok dan tidak boleh menjual di lingkungan sekolah. Mari kita jaga bersama agar sekolah bebas dari rokok, aman dan sehat,” tutupnya.

Sementara itu, Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Bali, Wayan Lamud dalam orasinya menyampaikan terkait dengan perencanaan pembangunan kembali ke Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu mengatakan jika pembangunan di Bali baik kabupaten/kota telah melakukan pembangunan dari pinggiran yang tertuang dalam program Bali Mandara dan hal tersebut telah sesuai dengan program Nawacita dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena memang di pinggiran masyarakat miskinnya paling banyak, sehingga pembangunan dari pinggiran paling sangat cocok untuk dilaksanakan. Diharapkan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat bisa segera teratasi.

Dilanjutkan orasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Rochineng menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait dengan pengurangan sebanyak 1juta ASN. Menurut Rochineng, pemangkasan tersebut masih dalam wacana dan baru kajian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan belum disetujui oleh Presiden sehingga belum merupakan keputusan nasional. Pemangkasan tersebut merujuk pada rasio kebutuhan ASN saat ini serta pertimbangan lainnya.

“Pemangkasan satu juta PNS bertujuan untuk mengefisienkan anggaran, selain itu jumlah ideal PNS seharusnya 3,5 juta orang. Jumlah PNS yang ada saat ini mencapai 4,5 juta orang dan hal ini dinilai terlalu banyak dan menjadi beban anggaran negara sehingga perlu diadakan pemangkasan. Namun hal ini baru wacana dan ide di Kemenpan dan RB belum kebijakan nasional serta belum ditandatangani oleh Presiden,” ungkap Rochineng yang kemudian mengatakan jika Pemprov Bali pada prinsipnya menerima kebijakan tersebut asalkan tidak asal pangkas atau copot. 

Perlu dilakukan penilaian kinerja serta melihat aspek-aspek lainnya. Ditambahkan Rochineng, bukan berarti pemerintah tidak merekrut PNS baru akan tetapi ada pembatasan dibeberapa bidang yang direkrut.

Selain dari SKPD di lingkungan Pemprov Bali, dari kalangan masyarakat juga ikut menyampaikan orasinya di PB3AS diantaranya Ketut Wenten Ariawan yang menyoroti konflik Desa Adat yang terjadi di Bali seperti halnya konflik di Desa Munduk dan Tamblingan, Buleleng. 

Menurutnya perlu dilakukan mediasi dan penyelesaian konflik secara tegas dan diharapkan konflik yang terjadi di Bali bisa diantisipasi agar tidak terus berkepanjangan. Selain Wenten, turut orasi Wayan Wisnaya atau yang biasa dipanggil Pak Penjor yang menyampaikan terkait dengan pemerintahan Jokowi yang menurutnya sangat bagus melalui program Nacitanya.

Selanjutnya ada Dewa Gede Raka dari Puri Agung Bitra yang bertanya terkait dengan keterbukaan penerimaan pegawai, kenaikan pangkat serta penerimaan tenaga honorer. Kemudian ada Pak Ogah Taman Pancing yang berharap pemerintah bisa membenahi infrastruktur yang saat ini banyak kerusakan. 

Tak lupa Pak Ogah juga meminta kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti agar melihat infrastruktur jalan ada di Tabanan yang sudah banyak kerusakan-kerusakan. Menurut Pak Ogah yang juga aktivis lalu lintas tersebut mengatakan jika infrastruktur merupakan tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Pak Ogah memberikan sebuah Gitar kepada salah seorang pengunjung yang hadir di lapangan renon.

Diakhir kegiatan, Kabag Dokumentasi Humas Setda Provinsi Bali, IB Surja Manuaba mengatakan terkait dengan kebakaran Pasar Malam di Banjar Kedaton yang berbarengan dengan dilaksanakannya Pesta Kesenian Bali (PKB) ke XXXVIII tahun 2016 pada Jumat (01/7) kemarin, tidak mengganggu agenda pentas kesenian yang telah disusun hingga usai nanti pada Sabtu (09/7) mendatang. (DN - AN)