Wagub Sudikerta Dorong Pembentukan TPAKD Provinsi Bali

Denpasar, Dewata News. Com -Dalam rangka mempercepat akses keuangan di daerah, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Bali dan Nusa Tenggara serta lembaga perbankan yang ada di Bali membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang merupakan bagian dari percepatan proses pembangunan daerah Provinsi Bali dengan membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui industri jasa keuangan yang terpercaya. 

Demikian  terungkap saat Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta memimpin rapat koordinasi terkait rencana pengukuhan pengurus dan program kerja prioritas 2016 TPAKD Provinsi Bali, bertempat di Ruang Rapat Prajasabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (20/06).

Pada kesempatan tersebut, Sudikerta juga mengungkapkan pembentukan TPAKD merupakan amanat dari Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, Sudikerta menyampaikan agar dalam pembentukan program kerja dari TPAKD nantinya harus bersinergi dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, terlebih yang tertuang dalam 13 program prioritas Bali Mandara. 

Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan harus disinergikan atau dikolaborasikan dengan program-program sebelumnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, program-program yang dilaksanakan dapat lebih diperkuat dan pada penyaluran kepada masyarakat tidak terjadi tumpang tinding penerimaan suatu program bantuan oleh pemerintah. 

Lebih lanjut, Sudikerta sangat mendukung terbentuknya TPAKD tersebut karena dapat memberikan penguatan yang lebih maksimal terhadap program yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap tim tersebut nantinya dapat berperan lebih optimal dalammengembangkan potensi ekonomi daerah dengan menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengoptimalkan penyediaan pendanaan produktif untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan usaha rintisan (start up business) sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di Provinsi Bali.

Kepala OJK Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi mengungkapkan bahwa susunan pengurus TPAKD yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sebagai Pengarah, Sekretaris Dearah Provinsi Bali, Kepala OJK dan Kepala BI menempati posisi sebagai koordinator serta anggota lainnya yang terdapat  dalam struktur kepengurusanTPAKD Provinsi Bali. 

Zulmi juga menyampaikan bahwa, terdapat beberapa program prioritas yang telah dirancang, diantaranya adalah Peningkatan Ketahanan Pangan, yang bertujuan untuk mempercepat penyerapan dan perluasan akses petani pada dan peternak pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) : target cakupan asuransi 25.000 Ha lahan padidan mempercepat penyerapan dan perluasan akses peternak pada Program Asuransi Usaha Ternak Sapi : target cakupan asuransi 2.000 ekor sapi. 

Program prioritas kedua yaituakselerasi dan dukungan pencapaian Program Pengembangan 100 Desa Wisata hingga tahun 2018. Program prioritas ketiga, adalah Peningkatan akses UMKM dalam memperoleh kredit usaha yang bertujuan untuk realisasi Pembiayaan untuk Wirausaha Muda (start up bisnis) melibatkan bank umum dan Lembaga Jasa Keungan (LJK) Non-Bank, prioritas keempat yaitu Program Sosialisasi dan Edukasi Keuangan kepada seluruh Lapisan Masyarakat serta pada prioritas keempat yaitu Pengentasan Kemiskinan dengan Penguatan Ekonomi Keluarga Pra-sejahtera, bertujuan mendorong kemampuan peningkatan usaha produktif kelompok penerima Program Bedah Rumah (fase lanjutan pasca bantuan pemenuhan kebutuhan primer utk pemberdayaan & peningkatan kemandirian ekonomi ). 

Ia berharap, program-program prioritas ini dapat lebih dikolaborasikan dengan SKPD terkait teknis pelaksanaan program dilapangan. Selanjutnya, untuk mengesahkan TPAKD, maka pada tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 09.00 WITA akan dilaksanakan LaunchingPelaksanaan Peresmian dan Pengukuhan Pengurus TPAKD ProvinsiBali bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya-Denpasar.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Jamkrida Provinsi Bali serta beberapa Lembaga Keuangan dan Perbankan yang ada di Bali. (DN-HuM)