PPDB Mestinya Perhitungkan Indeks Integritas

PENGAMAT pendidikan, Drs.I Gusti Ngurah Agung, mengatakan, indeks integritas sekolah yang sudah berhasil diraih dengan kejujuran, terlebih melalui UNBK, seyogyanya memperoleh apresiasi semua pihak. Salah satu wujud apresiasi tersebut, nilai indeks integritas itu diperhitungkan dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurutnya perlu ada semacam pembobotan, baik nilai UN maupun nilai indeks integritas dalam pengaturan PPDB.

"Hemat saya, harusnya ada semacam pembobotan, agar lulusan dari sekolah yang indeks integritasnya tinggi dan rendah, merasakan keadilan dan kewajaran. Bagaimana bentuk pembobotannya, carilah formula yang dirasakan berkeadilan. Jangan lulusan sekolah yang jujur, berintegritas, nilai UN-nya dikalahkan oleh sekolah yang relatif kendor kejujurannya tapi meraih nilai UN yang lebih tinggi,” papar Ngurah Agung, Jumat (20/05).

Ketua Dewan Pendidikan Buleleng ini menerangkan, tahun ini sudah memasuki tahun kedua keberadaan nilai indeks integritas. Tetapi sesuai Pedoman Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017 sama sekali tidak diperhitungkan. Tetap saja nilai UN yang diperhitungkan. Keadaan ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan bagi sekolah yang sudah berhasil meraih indeks integritas yang tinggi, dengan kejujurannya yang mungkin nilai UN-nya tidak setinggi lulusan sekolah yang nilai indeks integritasnya lebih rendah.

Ngurah Agung menjelaskan, Mendikbud sudah memberi apresiasi tinggi terhadap nilai indeks integritas, dalam bentuk mengundang para kepala sekolah yang sekolahnya meraih indeks integritas tinggi ke Istana Negara untuk bertemu Presidan Joko Widodo. Kejujuran, integritas sudah ditampilkan dalam UN oleh sekolah-sekolah tersebut.

“Sayangnya, apresiasi yang begitu tinggi terhadap kejujuran, indeks integritas, belum diapresiasi, diakomodasi melalui instrumen Surat Edaran Kadisdikpora Provinsi Bali tentang PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017,” katanya.

Terkait dengan hal ini, ia memberikan beberapa masukan. Turunnya nilai indeks integritas supaya bersamaan dengan nilai UN. Kedua, bila nilai UN dan nilai indeks integritas telah diterima bersamaan, setidaknya kedua nilai itu bisa diterima sebelum proses PPDB dilaksanakan. Ketiga, untuk azas manfaat yang optimal bagi keberadaan nilai indeks integritas itu seyogyanya dimanfaatkan secara proporsional, agar jelas diberikan apresiasi yang tinggi.

“Pada PPDB 2016/2017 inilah mestinya mulai diakomodasi bersamaan dengan nilai UN,” ujar mantan Kadisdik Kabupaten Buleleng itu.

Menurutnya dengan PPDB tahun ini yang tetap sama seperti tahun sebelumnya, bisa jadi ada suasana kekecewaan bagi sekolah-sekolah yang sudah memperoleh predikat sekolah berintegritas, tetapi dalam melanjutkan studinya tidak diapresiasi. 

“Ini yang seyogyanya memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh, agar kekecewaannya tidak berdampak ‘ngambul’, lalu ke depannya kembali kejujuran tidak menjadi prioritas. Kekecewaan, dirasakan oleh lulusan dan juga orangtua. Bisa saja kekecewaan itu diwujudkan macem-macem. Mudah-mudahan ini tidak terjadi,” kata Agung. (DN ~ PB- rap)