Pemprov Bali Respon Positif Rencana Pusat Kembangkan Wisata Bahari

Badung, Dewata News. Com - Pemerintah Provinsi Bali merespon positifrencana pemerintah pusat dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia. Bali yang memiliki garis pantai sepanjang 430 km, memiliki potensi yang cukup baik sebagai  kawasan wisata bahari. Berbagai upaya telah diupayakan pemprov Bali untuk mendatangkan pendapatan dari wisata bahari tersebut, seperti perbaikan infrastruktur dan promosi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat mewakili Gubernur Bali pada rapat dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Dr. Arief Yahya tentang Evaluasi Percepatan Pengembangan Wisata Bahari, di hotel Golden Tulip Bay View, Unggasan, Badung, Senin (9/5). 

Menurutnya dalam pengembangan wisata bahari, pemprov telah menetapkan beberapa wilayah untuk dikembangkan yaitu di Amed dengan potensi bawah lautnya, kawasan Teluk Benoa, Tanah Ampo dan Celukan Bawang dengan pengembangan pelabuhannya. 

"Target kami untuk pengembangan pelabuhan ingin menjadikan pelabuhan di Bali sebagai tempat berlabuh favorit kapal pesiar kelas dunia. Sehingga menggenjot pendapatan daerah kami," jelasnya. 

Untuk itu, diperlukan dana untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur pendukung, disamping juga telah banyak dilakukan perbaikan infrastruktur ke tempat wisata laut.  selanjutnya   dia  mengusulkan diadakan promosi yang gencar terhadap potensi laut di Indonesia khususnya Bali. 

"Kami bisa mengadakan event bersakala internasional di perairan kami, dan jika berkenan mungkin dari kementrian pariwisata bisa ikut berpartisipaai," imbuhnya.

Selain pelabuhan, wisata bahari yang juga perlu dibidik adalah kekayaan flora dan fauna bawah laut di Bali. Daerah di Bali sendiri yang berpotensi untuk itu ada di daerah Karangasem, Benoa dan Nusa Penida. 

"Jadi kami bisa jual beberapa aktivitas untuk wisatawan seperti berjemjr, berenang, parasailing, cruise, fishing, marine parks dan berbagai atraksi bahari lainnya," jelas Sudikerta. 

Dalam kesempatan itu, Sudikerta juga menyinggung tentang rencana pembangunan Bandara di kawasan utara. 

"Untuk tempat sudah kami tetapkan, dan rencananya akan dibangun di atas laut.  kami minta bantuan pihak terkait untuk memuluskan rencana ini," tandasnya.

Sementara itu Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Dr. Arief Yahya, menjelaskan memang pengembangan wisata bahari merupakan tindak lanjut dari deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Menurutnya, luas lautan Indonesia yang sebesar 5,8 juta km2 atau 75% dari total luas negara ini memiliki potensi besar untuk digali dan diperkirakan akan bisa menggenjot APBN kita. 

"Jika kita kelola dengan baik, wisata bahari diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1,2 triliun dolar per tahun atau 7 kali lipat APBN 2015 yang sebesar 170 miliar dolar atau 2.000 triliun rupiah," bebernya. 

Seperti contohnya pengembangan pelabuhan untuk kapal pesiar, dia menyayangkan pendapatan dari berlabuhnya kapal mewah yang menampung wisatawan kelas atas itu di Indonesia sangat kecil. 

"Kita hanya mendapatkan sekitar 137 juta dolar per tahun, angka itu hanya sepersepuluh dari Malaysia bahkan sepertiga puluh dari Singapura. Dengan luas laut Indonesia yang jauh lebih besar dan potensi yang lebih bagus, angka itu tidak masuk akal. Ini contoh potensi bagus tapi performa buruk," tegasnya. 

Untuk mengembangkan semua itu, dia menambahkan harus melalui perencanaan yang matang. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan, Arif Yahya menekankan pada tiga hal, yaitu global standard, benchmark agar pembangunan terarah dan angka-angka yang valid agar semua program tepat sasaran.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata juga memaparkan konsep wisata bahari harus memperhatikan beberapa hal, seperti keadaan pantai, bentang laut dan bawah laut. 

"Tiga konsep itu kita kembangkan untuk membangun tpat wisata yang tepat dan bisa menarik wisatawan," imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu dia juga membeberkan beberapa hal yang menghambat pengembangan wisata bahari, seperti regulasi yang berbelit telah dipangkas beberapa oleh kementrian serta banyaknya bangunan yang membelakangi pantai, sehingga menghalangi pemandangan indah pantai itu sendiri. 

"Saya sudah buatkan surat edaran untuk membuat perda yang melarang hotel dan objek wisata membuat bagunan yang memunggungi laut, itu merugikan banyak pihak dan menutup pemandangan, semua harus terbuka dan pemandangannya harus bisa dinikmati," imbuhnya. 

Lebih dari itu, untuk memuluskan remcana pengembangan ini, tentu saja diperlukan promosi yang gencar. Maka dari itu Menteri Arif Yahya berjanji akan jor joran mengalokasikan dana untuk promosi itu, selain juga akan banyak mengadakan event-event bahari bertarag internasional seperti yacth sail.

Sementara dalam rapat itu dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan pengembangan wisata ini seperti dari pihak imigrasi, angkasa pura, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian PU serta praktisi parriwisata. Diharapkan melalui rapat ini bisa diputuskan perencanaan yang matang bagi kelancaran kelanjutan pengembangan wisata bahari . (DN - HuM)