GBHN Perlu Dihidupkan Kembali

KEINGINAN sejumlah kalangan untuk menghidupkan kembali Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi bagian yang penting dalam pembangunan nasional dewasa ini.

     Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja Putu Sugi Ardana, S.H., M.H., untuk menghidupkan kembali hal itu dibutuhkan waktu dan kehati-hatian, karena sangat berhubungan dengan amandemen sebuah konstitusi.

    "GBHN yang diberlakukan sebelumnya sangat jelas dapat memberikan arah dan petunjuk pembangunan nasional dalam jangka panjang", ucap Sugi Ardana di Singaraja, Selasa (17/05).

    Apa yang menjadi usulan berbagai kalangan di berbagai daerah terhadap upaya menghidupkan kembali GBHN mendapat respon yang sangat positif dari lembaga tinggi negara.

    Bahkan, senator asal Bali Gede Pasek Suardika yang dipercaya sebagai Badan Kajian MPR saat ini sedang bekerja keras untuk menggali informasi di berbagai daerah bersama lintas fraksi dan DPD sekaligus merangkum berbagai pendapat masyarakat yang nantinya dapat dibawa ke sidang MPR.

    "Yang sudah kami tangkap selama ini, prinsipnya adalah bahwa perencanaan pembangunan nasional itu penting ada, namun jika diletakkan dalam UU kurang begitu kuat untuk mengikat semuanya, sehingga perlu untuk diwadahi dalam suatu konstitusi", ucapnya.  

    Pasek Suardika menambahkan, karena hal ini menyangkut amandemen sikap kehati-hatian sangat diperlukan karena harus merubah konstitusi negara. (DN ~ TiR).—