Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat membuka Rakerda REI Bali di Denpasar, Senin (11/04).
Denpasar, Dewata News.com – Sadar akan perannya dalam mewujudkan pembangunan nasional Real Estate Indonesia (REI) diharapkan mampu hadir sebagai wadah Organisasi profesi, sekaligus penggerak dan pengarah peran serta perusahaan real estate dalam menyatukan sikap dan gerak dalam bersinergi dengan pemerintah dan steakholder dalam menggapai tujuan bersama. “Untuk itulah mari kita satukan pendapat, fikiran, dan energi untuk kemajuan REI ini,” kata I Gusti Made Aryawan, Ketua DPD REI Bali yang ditemui disela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Bali di Denpasar, Senin (11/04).
Lebih lanjut ia mengatakan, kedepannya tantangan yang dihadapi REI bukan semakin ringan, namun akan semakin berat. Apalagi berbagai masalah dilapangan kerap ditemui. “Banyak persoalan yang saat ini tengah dihadapi pengembang, dan harus segara mendapat penanganan serta jalan keluar,” tuturnya.
Lantas ia mencontohkan persoalan pengadaan sejuta rumah di Bali hingga kini masih jadi persoalan, belum lagi persoalan lain yang kerap terjadi dilapangan seperti, keterbatasan lahan, dimana pihaknya kerap berhadapan dengan regulator, ditambah lagi adanya aturan adat. Disamping itu sulitnya pembiayaan atau akses perbankan, subsidi yang belum menyentuh toleransi di daerah, hambatan regulasi perijinan,dan masih seabrek pekerjaan rumah yang belum tersentuh.
“Untuk itulah melalui rakerda kita samakan persepsi guna mendapatkan supremasi dan regulasi kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah dalam bentuk kebijakan yang nantinya bisa jadi acuan kita bersama,” tandasnya.
Ia pun menghimbau pada pemerintah agar memperhatikan persoalan yang sering dihadapi pengembang untuk segera mendapatkan solusi konkret demi kelancaran investasi bagi pengembang dalam menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang Undang. “Kebutuhan sejuta rumah masyarakat Bali masih jadi prioritas, jangan sampai harapan tinggal harapan, hanya karena terbentur problematika yang mestinya tidak perlu,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy mengatakan, rakerda REI kali ini bisa dijadikan ajang evaluasi pengurus. “Selain sebagai ajang evaluasi melalui rakerda ini juga bisa dijadikan ajang pemantapan arah program kerja REI Bali setahun kedepan,” ujarnya.
Eddy berpendapat, proyeksi pertumbuhan bisnis properti di Bali akan tumbuh signifikan bila sejalan dengan upaya pemerintah dalam merumahkan rakyat seperti yang tercermin dalam program sejuta rumah. “REI jangan hanya terfokus pada keuntungan bisnis semata, tapi juga mampu memainkan perannya dalam memberi manfaat ekonomi serta sosial pada masyarakat melalui pembangunan rumah secara berkelanjutan,” tutupnya. (DN ~ HuM).
Denpasar, Dewata News.com – Sadar akan perannya dalam mewujudkan pembangunan nasional Real Estate Indonesia (REI) diharapkan mampu hadir sebagai wadah Organisasi profesi, sekaligus penggerak dan pengarah peran serta perusahaan real estate dalam menyatukan sikap dan gerak dalam bersinergi dengan pemerintah dan steakholder dalam menggapai tujuan bersama. “Untuk itulah mari kita satukan pendapat, fikiran, dan energi untuk kemajuan REI ini,” kata I Gusti Made Aryawan, Ketua DPD REI Bali yang ditemui disela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Bali di Denpasar, Senin (11/04).
Lebih lanjut ia mengatakan, kedepannya tantangan yang dihadapi REI bukan semakin ringan, namun akan semakin berat. Apalagi berbagai masalah dilapangan kerap ditemui. “Banyak persoalan yang saat ini tengah dihadapi pengembang, dan harus segara mendapat penanganan serta jalan keluar,” tuturnya.
Lantas ia mencontohkan persoalan pengadaan sejuta rumah di Bali hingga kini masih jadi persoalan, belum lagi persoalan lain yang kerap terjadi dilapangan seperti, keterbatasan lahan, dimana pihaknya kerap berhadapan dengan regulator, ditambah lagi adanya aturan adat. Disamping itu sulitnya pembiayaan atau akses perbankan, subsidi yang belum menyentuh toleransi di daerah, hambatan regulasi perijinan,dan masih seabrek pekerjaan rumah yang belum tersentuh.
“Untuk itulah melalui rakerda kita samakan persepsi guna mendapatkan supremasi dan regulasi kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah dalam bentuk kebijakan yang nantinya bisa jadi acuan kita bersama,” tandasnya.
Ia pun menghimbau pada pemerintah agar memperhatikan persoalan yang sering dihadapi pengembang untuk segera mendapatkan solusi konkret demi kelancaran investasi bagi pengembang dalam menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang Undang. “Kebutuhan sejuta rumah masyarakat Bali masih jadi prioritas, jangan sampai harapan tinggal harapan, hanya karena terbentur problematika yang mestinya tidak perlu,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy mengatakan, rakerda REI kali ini bisa dijadikan ajang evaluasi pengurus. “Selain sebagai ajang evaluasi melalui rakerda ini juga bisa dijadikan ajang pemantapan arah program kerja REI Bali setahun kedepan,” ujarnya.
Eddy berpendapat, proyeksi pertumbuhan bisnis properti di Bali akan tumbuh signifikan bila sejalan dengan upaya pemerintah dalam merumahkan rakyat seperti yang tercermin dalam program sejuta rumah. “REI jangan hanya terfokus pada keuntungan bisnis semata, tapi juga mampu memainkan perannya dalam memberi manfaat ekonomi serta sosial pada masyarakat melalui pembangunan rumah secara berkelanjutan,” tutupnya. (DN ~ HuM).
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com