Pilkada Buleleng: Kemengdari Setuju Anggaran Pilkada Cair Satu Tahap

Buleleng, Dewata News com – KPU Buleleng, Bali, kini tersenyum lega. Ini lantaran Kemendagri RI memberi lampu hijau alias menyetujui permintaan KPU Buleleng agar anggaran Pilkada Buleleng 2016 dicair satu tahap saja, sehingga KPU Daerah Buleleng bisa lega untuk melaksanakan tahapan Pilkada Buleleng 2017.

      Hal ini sekaligus mengakhiri polemic pencairan anggaran Pilkada Buleleng dua tahapan antara Pemkab Buleleng dengan KPU Buleleng.

    Ketua KPU Daerah Buleleng, Gede Suardana mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KPU Pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, terkait proses mekanisme pencairan anggaran Pilkada Buleleng. Alhasil, Mendagri menginginkan agar proses pencairan anggaran Pilkada, dilakukan satu kali tahapan di tahun 2016.

    “Untuk pelaksanaan Pilkada 2017, anggaran dapat dicairkan satu kali di tahun 2016, yang akan komunikasikan lagi dengan Pemkab Buleleng. Yang penting, tenggang waktu yang diberikan sesuai dengan draf tahapan KPU Pusat, bahwa pelaksanaan penandatangan NPHD batasnya dilaksanakan tanggal 30 April 2016, dan diharapkan sesuai dengan jadwal ditandatangi,” ujar Suardana, Selasa (12/04).

     Menurut Suardana, bahwa KPU Buleleng sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Buleleng, dan Pemkab akan segera menandatangani NPHD tersebut. Namun, diakuinya, ada regulasi KPU Pusat yang baru, mungkinan akan terjadinya perubahan anggaran dari anggaran yang diajukan sebelumnya sebesar Rp42,7 miliar dari KPU Buleleng.

     “Akan ada perubahan, bisa berkurang atau bisa bertambah tergantung nanti. Kami sedang menyusun sekarang sebelum kami sampaikan nanti. Paling perubahannya tidak jauh dari angka yang kami ajukan sebelumnya,” papar Suardana.

     Kata mantan wartawan itu, bukan hanya KPU Buleleng yang akan menerima kucuran anggaran Pilkada Buleleng yang disusun melalui NPHD, melainkan masih ada sejumlah instansi lainnya yang ikut dalam penandatanganan NPHD.

     “Hibah juga akan disalurkan ke masing-masing instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada baik dari penyelenggara maupun dari aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kami harapkan pada tanggal 30 April 2016 bisa ditandatangani secara bersama-sama sesuai rencana anggaran baik anggaran yangg diajukan oleh KPU, Bawaslu maupun TNI dan Polri,” ujar Suardana.

    Untuk memantapkan langkah ini, Suardana mengaku sudah melakukan koodrinasi dengan instnsi-instansi tersebut untuk bisa menyamakan persepsi tentang Penganggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017, yang diselenggarakan di KPU Buleleng.

     “Kami selalu berkoordinasi bersama pihak terkait, untuk penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, agar dari awal sudah memploting pola rencana anggaran dengan baik sesuai masing-masing tahapannya. Karena sudah memiliki rencana anggaran masing-masing,” jelasnya.

    “Sekiranya pelaksanaan penandatanganan NPHD bisa dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu sesuai Draf tahapan Pilkada,” sambung Suardana.

    Sementara itu harapan sama juga disampaikan Dandim 1609/Buleleng Letkol Inf Budi Prasetyo dan Wakapolres Buleleng Kompol Michael Risakotta. Kedua pejabat itu berharap, agar dana hibah dapat disalurkan dengan baik sesuai dengan rencana, agar pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 dapat berjalan dengan baik.

    “Kami selalu berkoodinasi dalam pelaksanan kegiatan dalam penanganan setiap permasalahan yang terjadi dalam Pilkada Buleleng 2017, menghilangkan ego sektoral demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017,” tandas Dandim Budi Prasetyo.

    “Pada intinya menyampaikan bahwa Polres sudah menggangarkan untuk Pelaksanan Pilkada, dan akan mengundang semua komponen menjelang pelaksanaan Pilkada agar selalu berkoordinasi,” tambah Wakapolres Buleleng Kompol Michael Risakotta.

    Seperti diberitakan sebelumnya, untuk penyelenggaraan pesta demokrasi Buleleng, KPU Buleleng mengajukan anggaran Rp42,7 miliar. Jumlah tersebut sudah disepakati, namun masalah pencairan menjadi polemic antara Pemkab Buleleng dan KPU Buleleng.

   Pemkab Buleleng menginginkan pencairan dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama dicairkan tahun 2016 dan tahap kedua dicairkan tahun 2017. Sedangkan KPU Buleleng menghendaki pencairan dilakukan satu tahap yakni tahun 2016. (DN ~ TiR).—