Yang Tercecer dari Rakerda I PDIP Bali, Perda Tabuh Rah hingga Pembangunan Bandara Buleleng

 Oleh: Suyadnya                                                       

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama jajarannya saat menutup Rakerda PDIP Bali, belum lama ini.

     RAPAT Kerja Daerah (Rakerda) I PDIP Bali 25-26 Maret telah usai. Sebagai partai berkuasa di Bali, apa yang dihasilkan dari kerja politik tersebut, tentu akan mewarnai pembangunan Bali, terlebih lagi Bali dijadikan pilot project PNSB (Pembangunan Nasional Semesta Berencana). Seperti apakah itu?

Adalima bidang yang dibahas dalam Rakerda I PDIP Bali yaitu pertama, bidang pangan, sandang, dan papan. Kedua, pendidikan dan kesehatan. Ketiga, tenaga kerja dan jaminan sosial. Keempat bidang agama, adat dan budaya. Kelima, pariwisata. Selain lima bidang tersebut ada sejumlah rekomendasi.

     Pada bidang pangan, sandang dan papan, ada sejumlah regulasi yang diperlukan, seperti; Perda Provinsi tentang perlindungan tanah pertanian. Penampungan dan pemasaran hasil produksi pertanian. Perlindungan dan pemberdayaan pertanian secara luas. 

     Perubahan UU Tata Ruang/Perda provinsi terkait RTRWP, seperti perlunya zonasi berdasarkan sektor, pertanian, industri, pariwisata dan lain-lain. Ruang terbuka minimal 20 persen, ruang industri berskala kecil minimal 20 persen, toleransi bagi ketinggian bangunan kantor pemerintah, rumah sakit dan sekolah, lebih dari 15 meter. Perlindungan jalur hijau antara lain pemerintah membeli tanah milik masyarakat yang masuk dalam jalur hijau, dan pembangunan kawasan terpadu pertanian, industri, agrowisata dan seni budaya.

   Perubahan UU perpajakan dengan memberikan insentif kepada pembebasan jalur hijau (sawah abadi/subak abadi). Perwali atau Perbup tentang pengaturan kendaraan besar.Perda tentang pengaturan kendaraan besar. Kerjasama antar kabupaten/kota se-Bali. Antara lain terkait pemasaran hasil pertanian. Perda tentang pengendalian pasar modern yang berjejaring dan harus menampung produkproduk lokal. Perda tentang perlindungan dan pembudidayaan lahan kritis. Perubahan UU terhadap BUMN: memperhatikan kepentingan dan keadilan daerah di mana BUMN berada. Mewujudkan GCG mengoptimalkan keuntungan untuk devisa negara dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Perda tentang penmgelolaan sampah, termasuk Perda resapan air.

     Bidang pendidikan. Regulasi yang diperlukan terkait perubahan UU kesehatan. RSUD dalam rangka peningkatkan type rumah sakit di masing-masing kabupaten/kota. Perubahan pendidikan yang berkeadilan. Azas keadilan bagi mereka yang tak mampu dan kurikulum pendidikan budi pekerti dalam membentuk masyarakat yang berkarakter serta beretika, serta wajib belajar 12 tahun.

     Bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Regulasi yang diperlukan terkait Perda perlindungan tenaga kerja lokal. Perubahan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga tidak ada ketentuan tentang outsourcing. Perda tentang penataan PKL dengan azas keadilan. Perubahan Perpres 111 tahun tentang jaminan kesehatan agar masyarakat miskin dibebaskan dari iuran dan segenap peraturan perundang-undangan tentang pelayanan kesehatan yang membebani masyarakat. Perubahan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Perubahan UU No. 2 tahun 2004 tentang hubungan industrial. 

     Perubahan Permennaker No. 35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga asing. Perubahan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan. Perubahan PP No, 19 tahun 2016 tentang jaminan kesehatan. SK Gubernur dan Bupati: revitalisasi BLK disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Bidang agama, adat dan budaya. Regulasi yang diperlukan terkait perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda khususnya pengaturan tentang badan hukum bagi persyaratan penerima hibah/bansos, dengan memperhatikan kearifan lokal. 

     

     Pejabat daerah tentang administrasi dan keuangan serta mengenai upah pungut. Peraturan perundang-undangan tentang tanah desa. Ini penting agar desa adat memiliki hak atas tanah. Perda provinsi dan kabupaten tentang ormas. UU tentang kebudayaan nasional. Uu tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, serta revisi perda tentang desa pakraman memperluas pengaturan desa.

     Bidang pariwisata. Regulasi yang diperlukan terkait Perda atraksi budaya seperti tabuh rah, jogged bumbung, makepung dan sebagainya., Perubahan Perda Provinsi dan kabupaten/kota tentang pariwisata. Pengelolaan pajak hotel dan restoran. Perubahan perda RTRW provinsi Bali tentang pembangunan jalan tol Gilimanuk Padangbai Amed Tulamben. Shotcut antar kabupaten se-Bali, meliputi Singaraja, Tabanan, Badung, Denpasar dan Gianyar. Pembangunan jalur kereta api lingkar Bali, pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik PLTG Karangasem, serta pembangunan bandara Buleleng.

     Menariknya apa yang dihasilkan dalam Rekerda tersebut sebelumnya digodok pada work shop yang diselenggarakan 18-20 Maret. Ketua Komisi Legislasi pada Workshop tersebut I Wayan Sudirta ketika dikonfi rmasi, Rabu (30/3) menjelaskan, penggodokan dilakukan secara serius dengan kajian-kajian yang matang dari para kader PDIP. 

    Menurut Sudirta, apa yang dihasilkan komisi legislasi dapat dijadikan acuan pada eksekutif maupun legislatif dalam membangun Bali menjadi lebih baik, sebagaimana termaktub dalam pembangunan nasional semesta berencana di mana Bali dijadikan sebagai pilot project. Saya kira ini sangat bagus, dan jika eksekutif dan legislatifnya cerdas, mereka akan mampu menterjemahkan regulasi yang seperti apa yang akan dipergunakan untuk membangun daerahnya, kata mantan Ketua Tim Perancang UU DPD RI tersebut. 

(DN ~ PB).***